Weda, Talentanews.com – Aroma dugaan kecurangan menyelimuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sakam, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah. Kontestasi demokrasi desa yang seharusnya berjalan jujur dan adil justru dituding berubah menjadi arena permainan terstruktur yang mencederai hak politik masyarakat.
Calon Kepala Desa nomor urut 03, Hasbi Abdul Halim, melontarkan kecaman keras terhadap panitia pelaksana Pilkades. Ia menilai penyelenggara gagal menjaga integritas dan netralitas, bahkan diduga membiarkan berbagai pelanggaran terjadi secara terang-terangan sejak sebelum pencoblosan hingga penghitungan suara.
Dalam pernyataan sikapnya, Selasa (12/5/2026), Hasbi menegaskan dugaan pelanggaran yang terjadi bukan lagi sebatas kesalahan administratif atau kelalaian teknis. Ia menyebut ada indikasi kuat permainan sistematis yang diduga sengaja dirancang untuk memengaruhi hasil Pilkades.
Baca Juga:
“Demokrasi desa sedang diperkosa. Hak pilih masyarakat diduga dimainkan secara brutal dan terang-terangan,” tegas Hasbi.Selasa (12/5/2026).
Ia mengungkap sederet kejanggalan yang dinilai sangat fatal. Mulai dari distribusi undangan memilih yang tidak merata, perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang hari pencoblosan, hingga pembagian undangan yang masih berlangsung saat proses pemungutan suara berjalan.
Tak hanya itu, nomor urut undangan disebut tidak sinkron dengan daftar hadir pemilih, memunculkan dugaan manipulasi administrasi pemilih. Bahkan ditemukan daftar pemilih tanpa identitas yang jelas.
Baca Juga:
Yang paling disorot, hasil penghitungan suara diduga melebihi jumlah warga yang hadir menggunakan hak pilihnya. Dugaan penggelembungan suara ini disebut menjadi alarm keras adanya praktik kecurangan yang terorganisir.
Persoalan Daftar Pemilih Khusus (DPK) juga memicu polemik. Hasbi menyebut pembahasan terkait DPK baru dilakukan saat pencoblosan berlangsung. Ironisnya, ia mengklaim ada tekanan terbuka dari pihak pasangan calon nomor urut 02 agar DPK tetap digunakan meski menuai penolakan.
Hasbi menilai seluruh rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bobroknya tata kelola Pilkades Sakam. Ia mendesak pemerintah daerah, aparat terkait, hingga instansi pengawas segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
Baca Juga:
“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, maka Pilkades tidak lebih dari sandiwara demokrasi. Rakyat dipaksa menyaksikan proses yang cacat dan penuh dugaan rekayasa,” tandasnya.
Ia juga memastikan akan menempuh langkah hukum dan menggugat hasil Pilkades apabila dugaan pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang.
” Jika praktek seperti ini dibiarkan maka Pilkades hanya menjadi formalitas tanpa makna demokrasi,kami menuntut keadilan dan transparansi” tandasnya.
Baca Juga:
