Weda,Talentanews.com – Gelombang protes meledak di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Massa pendukung calon kepala desa nomor urut 02 turun mengepung sekretariat panitia, Senin (11/5/2026) dini hari sekitar pukul 03.25 WIT, menyusul dugaan kuat praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.

Aksi tersebut berlangsung panas. Massa menilai proses demokrasi di tingkat desa telah dicederai oleh dugaan permainan panitia yang dianggap terang-terangan berpihak kepada calon tertentu. Pilkades yang semestinya menjadi pesta demokrasi rakyat justru disebut berubah menjadi panggung manipulasi suara.

Koordinator aksi, Agus Sena, menuding panitia Pilkades tidak lagi menjalankan tugas secara netral. Dalam orasinya, ia menyebut terjadi dugaan pengondisian pemilih di TPS 1 dan TPS 3 untuk memenangkan calon nomor urut 01, Wagas Muhammad.

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ada indikasi kuat praktik kecurangan yang terstruktur dan dilakukan secara sadar. Panitia diduga mengarahkan pilihan warga dan proses penghitungan suara pun tidak transparan,” tegas Agus di hadapan massa aksi.

Menurutnya, tindakan tersebut telah merusak legitimasi hasil Pilkades dan mencoreng prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Massa bahkan menilai penyelenggara Pilkades gagal total menjaga integritas pemilihan.

Tak hanya mengecam panitia, massa juga mendesak Bupati Halmahera Tengah, Ikram Sangaji, bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.

Mereka menuntut seluruh proses Pilkades di Desa Tepeleo Batu Dua dievaluasi, termasuk memeriksa panitia penyelenggara yang diduga terlibat dalam praktik keberpihakan politik.

“Kalau ada keberanian menegakkan keadilan, maka satu-satunya jalan adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Demokrasi desa tidak boleh dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu,” lanjut Agus dengan nada keras.

Massa juga mengancam akan membawa gelombang aksi yang lebih besar pada Rabu (13/5/2026) di Kantor Bupati Halmahera Tengah dan kantor BPMD apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.

Polemik Pilkades Tepeleo Batu Dua kini menjadi sorotan serius publik. Dugaan intervensi panitia dan ketidaktransparanan penghitungan suara dinilai berpotensi memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi desa di Halmahera Tengah.

Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah tegas, konflik politik di tingkat desa dikhawatirkan terus memanas dan memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.(*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *