Sofifi,Talentanews.com – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW-SEMMI) Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap sikap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang dinilai tidak konsisten dalam menindak pejabat yang diduga terseret kasus korupsi.
Ketua PW SEMMI Malut, Sarjan H. Rivai, secara tegas mendesak Gubernur Sherly segera memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Abubakar Abdullah. Desakan itu disampaikan pada Kamis (12/3/2026), menyusul dugaan keterlibatan Abubakar dalam kasus korupsi anggaran tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang kini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Sarjan menilai langkah tegas dari gubernur penting dilakukan agar proses hukum berjalan tanpa intervensi serta menghindari kecurigaan publik terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Gubernur harus segera memberhentikan Abubakar Abdullah dari jabatannya. Ini penting agar proses hukum berjalan transparan dan tidak memunculkan kecurigaan masyarakat,” tegas Sarjan.
SEMMI Malut mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak menerapkan standar ganda dalam penegakan disiplin terhadap pejabat daerah. Menurut Sarjan, langkah evaluasi dan pencopotan pejabat yang sebelumnya telah dilakukan gubernur seharusnya juga berlaku bagi Kepala Dinas Pendidikan.
Ia merujuk pada keputusan gubernur yang sebelumnya telah mengevaluasi hingga memberhentikan sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara.
Baca Juga:
“Kalau pejabat lain bisa dievaluasi dan diberhentikan, maka Kadis Pendidikan juga harus diperlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul kesan tebang pilih atau melindungi pihak tertentu,” ujarnya.
SEMMI Malut menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan komitmennya untuk memastikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas tetap dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Pengawasan ini penting agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku Utara,” pungkas Sarjan.(*)
Baca Juga:
