Weda,Talentanews.com – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil sebagai upaya menekan angka kemiskinan, kini menuai sorotan. Di lapangan, program tersebut justru diduga berjalan tidak sesuai harapan.
Hasil pantauan di Desa Tilope, Dusun III, Kecamatan Weda Selatan, Selasa (28/4/2026), menemukan sedikitnya 15 unit rumah yang direhabilitasi sejak tahun 2025 hingga kini belum juga rampung. Kondisi ini memicu kekecewaan warga penerima manfaat yang merasa diabaikan.
“Program RTLH seharusnya membantu masyarakat kurang mampu, tapi yang terjadi di sini justru sebaliknya,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Baca Juga:
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek rehabilitasi tersebut diduga dikerjakan oleh seorang kontraktor berinisial AA yang juga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Weda Selatan. Jika benar, keterlibatan ASN dalam proyek ini berpotensi melanggar aturan yang berlaku.
Lebih jauh, AA disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Rallia Asyari, yang merupakan istri Bupati Ikram Malan Sangaji. Dugaan ini semakin memperkuat sorotan publik terkait potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Di Dusun III ada 15 rumah direhab, tapi sampai sekarang belum ada yang selesai,” ujar warga lainnya.
Baca Juga:
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Halmahera Tengah maupun pihak yang diduga sebagai kontraktor belum memberikan keterangan resmi.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa persoalan RTLH tidak hanya terjadi di Desa Tilope. Sejumlah proyek serupa di berbagai desa dan kecamatan di Halmahera Tengah juga dilaporkan belum tuntas.
Di sisi lain, Bupati Ikram Malan Sangaji dinilai lebih sering meninjau dan mempublikasikan proyek RTLH yang telah selesai melalui media sosial. Langkah ini dinilai menciptakan kesan seolah program berjalan sukses, meski fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Baca Juga:
Keluhan warga yang terus bermunculan menjadi indikasi kuat bahwa pelaksanaan program RTLH di Halmahera Tengah masih jauh dari target. Jika kondisi ini terus dibiarkan, program yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin justru berpotensi menjadi simbol kegagalan kebijakan.(Red)
