Weda, Talentanews.com – Bukannya memberi contoh, seorang oknum kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah justru diduga mempertontonkan perilaku yang jauh dari kata pantas. Video yang beredar luas kini menjadi bahan gunjingan publik bukan karena prestasi, melainkan karena aksi mesra yang memalukan.
Dalam rekaman tersebut, sang pejabat terlihat santai mengenakan pakaian dinas, duduk bermesraan dengan seorang wanita di sebuah pasar buah di Kota Solo. Bukan ruang kerja, bukan agenda resmi melainkan adegan yang lebih menyerupai “jalan-jalan pribadi” yang kebablasan.
Yang membuat publik makin geleng-geleng kepala, momen itu disebut terjadi saat yang bersangkutan tengah menjalankan perjalanan dinas pada Januari 2026. Perjalanan yang seharusnya dibiayai negara untuk kepentingan kerja, justru diduga berubah menjadi ajang membawa “teman spesial”.
Baca Juga:
Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan yang lebih serius: anggaran perjalanan dinas tersebut disebut-sebut dikelola oleh wanita yang bukan siapa-siapa dalam struktur pemerintahan. Jika benar, ini bukan lagi sekadar soal moral ini sudah menyentuh dugaan penyalahgunaan fasilitas negara.
Sindiran publik pun bermunculan. “Dinas atau dinas rasa pacaran?” celetuk warganet. Reaksi keras ini menunjukkan betapa masyarakat muak melihat jabatan publik dipermainkan demi kepentingan pribadi.
Apalagi, kabar yang beredar menyebutkan wanita tersebut kerap ikut dalam berbagai perjalanan dinas. Jika ini terbukti, maka praktik ini bukan insiden sesaat, melainkan pola yang berulang.
Baca Juga:
Secara aturan, perilaku tersebut jelas bertabrakan dengan ketentuan disiplin ASN, termasuk larangan perselingkuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Konsekuensinya tidak main-main sanksi berat hingga pencopotan jabatan bisa saja menanti.
Ironisnya, di tengah riuhnya sorotan publik, sang pejabat memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan. Diamnya justru memantik lebih banyak tanya,apakah ini bentuk pengakuan tak langsung.
Kini publik menunggu, apakah pemerintah daerah akan bertindak tegas atau justru ikut “diam berjamaah”. Jika tidak ada langkah nyata, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Pimpin Ikram Makan Sangadji bersama Ahlan Djumadil hanya akan semakin runtuh.(Red)
Baca Juga:
