Weda, TalentNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah menyoroti serius pelaksanaan program pemerintah daerah dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (20/4/2026).
Rapat yang digelar di kantor DPRD Halmahera Tengah itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Munadi Kilikoda. Forum tersebut langsung mengerucut pada sejumlah persoalan mendasar terkait kinerja pemerintah daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus), Asrul Alting, mengungkapkan bahwa meskipun pembahasan berlangsung konstruktif, ditemukan sejumlah catatan krusial yang tidak bisa diabaikan.
Baca Juga:
“Salah satu catatan utama adalah adanya perbedaan antara target yang telah direncanakan dengan realisasi di lapangan. Selain itu, dari sisi anggaran, masih ditemukan sejumlah kegiatan yang belum berjalan secara maksimal,” tegasnya.
Temuan tersebut memperlihatkan lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program. Pansus menilai kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan serta membuka ruang pemborosan anggaran.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai masih berjalan parsial tanpa koordinasi yang solid. Akibatnya, sejumlah program terkesan tumpang tindih dan tidak memberikan dampak signifikan.
Baca Juga:
“Kami menyoroti penguatan kinerja OPD agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dan saling mendukung,” ujar Asrul.
Pansus menegaskan bahwa perencanaan ke depan harus disusun lebih matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Pelaksanaan program pun dituntut lebih disiplin agar anggaran daerah benar-benar digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Sebagai langkah tegas, Pansus LKPJ memastikan akan mengeluarkan rekomendasi strategis yang bersifat mengikat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan menyeluruh, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Baca Juga:
Sorotan keras DPRD ini menjadi sinyal bahwa pengelolaan anggaran dan kinerja pemerintah daerah Halmahera Tengah kini berada dalam tekanan untuk segera dibenahi.(Red)
Baca Juga:
