Sofifi, Maluku Utara – Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halmahera Tengah mendesak Polda Maluku Utara memeriksa Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, terkait proyek pembangunan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke senilai Rp 42,08 miliar di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Desakan itu muncul setelah LPP Tipikor menemukan sejumlah persoalan pada kondisi fisik jalan yang dinilai belum mencerminkan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Lembaga tersebut juga mempertanyakan kewajaran anggaran proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025–2026.
Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, mengatakan persoalan proyek tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan percepatan pekerjaan. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, termasuk Kepala BPJN Maluku Utara.
“Kami mendesak Polda Malut periksa Kepala BPJN Malut Abdul Hamid Payapo,” kata Fandi, Jumat (20/11/2026).
Fandi menilai pemeriksaan diperlukan untuk menguji kesesuaian antara kondisi pekerjaan di lapangan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan nilai kontrak. Ia meminta penyidik tidak hanya menelusuri progres pembangunan, tetapi juga memeriksa seluruh komponen penggunaan anggaran.
Sorotan LPP Tipikor berangkat dari hasil pemantauan fisik di lokasi proyek. Mereka menemukan permukaan jalan yang masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, tidak rata, serta terdapat material yang diduga mengalami segregasi atau pemisahan.
Kondisi saluran di tepi jalan juga dipersoalkan. Menurut Fandi, saluran tersebut masih berupa galian tanah biasa dan belum dilengkapi pasangan batu maupun beton.
“Berdasarkan pengamatan langsung atas kondisi fisik jalan di lapangan, permukaan jalan masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, mengalami segregasi material atau batu lepas, dan tidak rata. Selain itu, saluran tepi jalan hanya berupa galian tanah biasa tanpa pasangan batu atau beton,” ujarnya.
Temuan tersebut, kata Fandi, perlu diuji melalui pemeriksaan teknis independen untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi dalam kontrak. LPP Tipikor menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian konstruksi dan penggelembungan anggaran. Namun, dugaan itu belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana maupun kerugian negara.
Selain kondisi konstruksi, LPP Tipikor mempertanyakan nilai kontrak proyek yang mencapai Rp 42.084.818.000. Pekerjaan penanganan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke tersebut memiliki panjang 5,6 kilometer, terdiri atas Segmen I sepanjang 3 kilometer dan Segmen II sepanjang 2,6 kilometer.
Dalam simulasi perhitungannya, LPP Tipikor menggunakan asumsi kebutuhan material sebanyak 616 ton per kilometer. Dengan panjang jalan 5,6 kilometer, kebutuhan material diperkirakan mencapai 3.449,6 ton.
Jika harga material diasumsikan Rp 4 juta per ton, total kebutuhan material dalam simulasi itu mencapai Rp 13.798.400.000. Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kontrak proyek. Hasilnya, terdapat selisih sekitar Rp 28,28 miliar.
Selisih itulah yang menjadi salah satu dasar LPP Tipikor meminta aparat penegak hukum menelusuri kewajaran anggaran proyek. Meski demikian, Fandi mengakui perhitungan tersebut masih berupa simulasi sederhana dan tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian negara atau mark-up.
Sebab, nilai kontrak pekerjaan jalan tidak hanya mencakup kebutuhan material. Komponen lain seperti pekerjaan struktur, jembatan, talud, drainase, mobilisasi, peralatan, tenaga kerja, pajak, dan biaya pendukung juga harus diperhitungkan.
Karena itu, LPP Tipikor meminta Polda Malut memeriksa dokumen kontrak, analisis harga satuan, daftar kuantitas dan harga, serta realisasi volume pekerjaan. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan seluruh item yang dibayarkan benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi.
“Selisih ini patut diaudit kewajarannya untuk memastikan apakah terdapat item pekerjaan lain, seperti jembatan atau talud, yang belum dikerjakan atau dikurangi volumenya,” kata Fandi.
Sementara itu, Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, sebelumnya menyatakan pekerjaan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke masih dalam proses penyelesaian. Ia mengatakan telah mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk mempercepat pekerjaan dengan tetap mengutamakan mutu serta keselamatan.
“Terima kasih atas perhatian dan masukannya. Pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong PPK dan penyedia jasa untuk melakukan percepatan dengan tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pekerjaan,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya.
Ia juga memastikan BPJN Maluku Utara terus mengawal proyek tersebut hingga rampung agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Namun, bagi LPP Tipikor, pernyataan percepatan itu belum menjawab persoalan mendasar mengenai kondisi konstruksi dan kewajaran penggunaan anggaran. Mereka meminta BPJN membuka ruang pemeriksaan terhadap seluruh komponen pekerjaan.
LPP Tipikor turut menyoroti penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 BPJN Maluku Utara, Yusep Lingga, S.T., M.T., ketika dimintai konfirmasi awak media beberapa hari sebelumnya. Fandi menilai penjelasan tersebut belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan lembaganya.
Proyek yang dikerjakan PT Lasisco Haltim Raya itu berada di bawah kendali BPJN Maluku Utara. Adapun pengawasan supervisi dilakukan PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultans.
Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan tersebut menggunakan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01. Sumber pendanaannya berasal dari APBN tahun anggaran 2025–2026 dengan masa pelaksanaan 357 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025.
Menjelang berakhirnya masa pelaksanaan kontrak pada Desember 2026, LPP Tipikor menyatakan akan meningkatkan pengawasan, terutama menjelang Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Fandi mengingatkan proyek yang menggunakan uang negara harus terbuka terhadap pengawasan publik. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar pentingnya transparansi pengelolaan proyek pemerintah.
“Proyek ini menggunakan dana publik atau APBN. Karena itu, informasi mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
LPP Tipikor berharap Polda Maluku Utara menindaklanjuti laporan dan temuan tersebut melalui pemeriksaan menyeluruh. Bagi lembaga itu, yang harus dipastikan bukan sekadar apakah proyek selesai tepat waktu, melainkan apakah anggaran Rp 42 miliar benar-benar diwujudkan menjadi pekerjaan fisik sesuai kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)







