Halsel, TalentaNews.com – Pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Makian senilai Rp 10,3 miliar menuai protes warga. Pemerintah Desa Sebelei bersama masyarakat setempat memalang lokasi pekerjaan pada Jumat (20/11/2026), menyusul dugaan ketidaksesuaian tahapan pengerjaan dengan spesifikasi teknis konstruksi jalan lapen.
Aksi tersebut berlangsung di lokasi proyek di Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga memasang barikade kayu di badan jalan yang telah dihampari material batu pecah. Langkah itu dilakukan untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan hingga pihak terkait memberikan penjelasan atas sejumlah persoalan teknis yang mereka persoalkan.
Proyek yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara tersebut dikerjakan CV Hnedana Karya Utama dengan nilai kontrak Rp 10,3 miliar. Pekerjaan diketahui mulai berlangsung sejak 29 Juni 2026.
Salah satu persoalan yang disorot warga adalah tahapan penghamparan material batu pada konstruksi lapisan penetrasi makadam (lapen). Masyarakat menduga pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti urutan teknis sebagaimana mestinya.
Seorang warga yang ditemui di lokasi dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, material batu pokok berukuran 5/7 semestinya dihamparkan terlebih dahulu secara merata, kemudian dipadatkan menggunakan mesin gilas sebelum dilakukan penyemprotan aspal panas dan penebaran batu pengunci berukuran 3/5.
Namun, menurut dia, kondisi yang terlihat di lapangan justru menunjukkan batu pokok dan batu pengunci dihamparkan secara bersamaan.
“Seharusnya batu pokok ukuran 5/7 ditebar terlebih dahulu secara merata, kemudian dipadatkan menggunakan mesin gilas hingga batu saling mengunci. Setelah itu, aspal panas disemprotkan sebelum batu pengunci ukuran 3/5 ditebar. Namun yang terjadi di lapangan, batu pokok dan batu pengunci justru ditebar secara bersamaan,” ujarnya.
Warga menilai dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka meminta seluruh tahapan pekerjaan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Masyarakat juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik merupakan bagian dari hak warga. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan penyelenggaraan jalan sebagai dasar partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan.
Melalui aksi pemalangan tersebut, Pemerintah Desa Sebelei bersama warga mendesak pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan PPK Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara segera turun ke lokasi. Mereka meminta evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.
Warga berharap pemerintah tidak hanya memastikan proyek selesai secara administratif, tetapi juga menjamin mutu konstruksi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Sebab, jalan tersebut dibangun menggunakan anggaran daerah dan diharapkan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau penjelasan dari pihak kontraktor pelaksana maupun PPK terkait dugaan ketidaksesuaian teknis yang disampaikan warga. (*)




