Sofifi, TalentaNews.com – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, angkat bicara terkait sorotan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPD LPP Tipikor) Halmahera Tengah terhadap proyek pembangunan Jalan Ruas Trans Waleh-Simpang Yeke senilai Rp 42,08 miliar.
Abdul Hamid menegaskan, pekerjaan pembangunan jalan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Pihaknya terus mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa agar mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan.
“Terima kasih atas perhatian dan masukannya. Pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong PPK dan penyedia jasa untuk melakukan percepatan dengan tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pekerjaan,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya.
Ia mengatakan BPJN Maluku Utara berkomitmen mengawal pelaksanaan proyek hingga seluruh pekerjaan selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal hingga pekerjaan selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Balai akan tetap mengawal program pembangunan yang bermutu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons BPJN Maluku Utara atas sejumlah catatan yang sebelumnya disampaikan LPP Tipikor Halmahera Tengah. Lembaga tersebut menyoroti kondisi fisik pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, volume konstruksi, hingga kewajaran penggunaan anggaran proyek.
Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah kondisi fisik jalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.
Di antaranya permukaan jalan yang masih berupa hamparan agregat kasar, kondisi bergelombang, material yang terindikasi mengalami segregasi, serta saluran tepi jalan yang disebut masih berupa galian tanah biasa.
LPP Tipikor juga mempertanyakan kesesuaian nilai kontrak sebesar Rp 42.084.818.000 dengan volume pekerjaan yang terlihat di lapangan. Mereka meminta dilakukan audit teknis dan pemeriksaan kewajaran anggaran untuk memastikan seluruh item pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, pengurangan volume, maupun potensi penggelembungan anggaran tersebut masih merupakan pernyataan dan penilaian LPP Tipikor yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan teknis dan audit oleh pihak berwenang.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, penegasan BPJN Maluku Utara mengenai pentingnya mutu dan keselamatan menjadi perhatian dalam penyelesaian proyek. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diperlukan agar hasil pembangunan tidak hanya memenuhi target waktu, tetapi juga sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Proyek Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke merupakan salah satu pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Halmahera Tengah yang dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2025-2026. Berdasarkan dokumen kontrak yang disampaikan LPP Tipikor, pekerjaan memiliki nilai kontrak Rp 42,08 miliar dengan masa pelaksanaan 357 hari kalender sejak 15 Desember 2025.
LPP Tipikor sebelumnya menyatakan akan meminta audit kepada BPK atau BPKP serta menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum dan Kementerian Pekerjaan Umum. Lembaga tersebut juga mendorong pemeriksaan menyeluruh sebelum pekerjaan memasuki tahapan Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Dengan masih berlangsungnya proses penyelesaian pekerjaan, perhatian kini tertuju pada komitmen seluruh pihak untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi volume, mutu konstruksi, penggunaan anggaran, maupun keselamatan.
Klarifikasi BPJN Maluku Utara diharapkan menjadi bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap masukan dan pengawasan publik terhadap pembangunan infrastruktur dapat ditindaklanjuti secara profesional dan objektif. *






