TalentaNews.com – Waktu pengerjaan terus menyusut, tetapi sejumlah pekerjaan utama proyek preservasi jalan nasional ruas Payahe–Weda, disebut belum tersentuh. Proyek senilai Rp 6,42 miliar yang dikerjakan CV Tunggal Jaya itu kini disorot Front Anti Korupsi (FAKI) Maluku Utara karena progres fisik yang dinilai tertinggal dan dugaan pengabaian standar keselamatan konstruksi.
FAKI menilai kondisi tersebut mengancam penyelesaian proyek sebelum batas akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2026. Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada Senin, 16 November 2026, pekerjaan masih berkutat pada pembangunan struktur bawah berupa dinding penahan tanah atau talud beton.
Koordinator FAKI Maluku Utara, Furkan Yaman, mengatakan pekerjaan penimbunan dan pemadatan tanah di belakang dinding penahan atau backfill juga belum dilakukan hingga mencapai elevasi badan jalan.
“Pekerjaan terlihat masih tertahan pada tahap struktur bawah, yaitu pengecoran dinding penahan tanah (retaining wall atau talud beton). Area di belakang dinding penahan (backfill) juga belum ditimbun dan dipadatkan hingga elevasi jalan,” ujar Furkan dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Furkan, sejumlah pekerjaan utama lainnya juga belum dilaksanakan. Di antaranya rekonstruksi lapis pondasi agregat, pengaspalan kembali badan jalan yang longsor, serta pemasangan pengaman jalan atau guardrail.
Kondisi itu, kata dia, memperbesar risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau critical delay, mengingat waktu efektif yang tersisa menuju akhir tahun anggaran hanya sekitar satu setengah bulan.
Proyek tersebut merupakan pekerjaan preservasi dan penanganan longsoran jalan nasional pada ruas Sp. Dodinga–Sofifi–Akelamo (Km. 60)–Payahe–Weda, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.
Pekerjaan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Satker PJN Wilayah I Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan data kontrak bernomor HK.02.01/Bpjn22.7.1/2026/PKT-04 yang diteken pada 23 April 2026, nilai pekerjaan mencapai Rp6.428.457.000. Proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dan dilaksanakan oleh CV Tunggal Jaya.
Selain keterlambatan progres, FAKI juga menyoroti aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek. Hasil pengamatan mereka menemukan area galian lereng berada tepat di sisi jalur lalu lintas aktif tanpa dilengkapi pembatas pengaman yang dinilai memadai.
Furkan menyebut tidak terlihat pengamanan yang memadai seperti concrete barrier, water barrier, maupun safety line yang terpasang secara menerus.
“Kendaraan roda empat terlihat melintas sangat dekat dengan bibir galian yang rawan amblas. Kondisi ini sangat berpotensi mengancam keselamatan para pengendara yang melintas,” tegas Furkan.
FAKI juga mempersoalkan metode pemasangan bekisting pada sisi luar dinding beton. Penyangga bekisting disebut hanya menggunakan kayu bulat atau dolken panjang yang bertumpu pada timbunan tanah lereng dengan kondisi tidak rata dan gembur.
Menurut Furkan, penggunaan penyangga dengan kondisi tersebut berisiko menyebabkan pergeseran bekisting. Dampaknya dapat mempengaruhi dimensi dan kelurusan struktur beton yang sedang dikerjakan.
Temuan lainnya adalah penempatan tumpukan material agregat kasar langsung di atas badan jalan beraspal yang masih aktif dilalui kendaraan tanpa pembatas pengaman. FAKI menilai kondisi itu dapat mempersempit lebar efektif jalan dan berpotensi mempengaruhi kebersihan material agregat.
Selain itu, besi tulangan atau stek di bagian atas dinding beton disebut dibiarkan terbuka tanpa penutup pengaman atau safety cap. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pekerja dan dapat menyebabkan tulangan terpapar cuaca.
Atas berbagai temuan tersebut, FAKI Maluku Utara mendesak instansi terkait melakukan pemeriksaan teknis menyeluruh terhadap proyek senilai Rp6,42 miliar itu.
Furkan meminta dilakukan opname lapangan atau mutual check untuk menghitung kembali volume pekerjaan yang benar-benar terpasang. Pemeriksaan tersebut mencakup volume beton, berat besi tulangan, hingga volume timbunan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan di lapangan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Selain pemeriksaan volume, FAKI meminta pengujian mutu struktur beton melalui metode hammer test atau core drill. Pengujian kepadatan tanah timbunan menggunakan metode sand cone juga dinilai perlu dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan.
Menurut FAKI, pengujian tersebut diperlukan guna memastikan struktur penahan tanah mampu menahan beban lereng dan lalu lintas kendaraan berat pada ruas Payahe–Weda.
Desakan pemeriksaan itu muncul di tengah terbatasnya waktu penyelesaian proyek. FAKI meminta BPJN Maluku Utara tidak hanya mengejar penyelesaian administrasi pekerjaan, tetapi juga memastikan mutu konstruksi, volume pekerjaan, dan standar keselamatan benar-benar terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satker PJN Wilayah I, serta Kepala BPJN Maluku Utara untuk memperoleh klarifikasi mengenai progres pekerjaan, penerapan standar K3, dan tindak lanjut atas temuan FAKI tersebut. (*)




