Weda, TalentaNews.com – Proyek pembangunan Jalan Ruas Trans Waleh–Simpang Yeke di Kabupaten Halmahera Tengah senilai Rp 42,08 miliar mulai disorot. Di tengah besarnya anggaran yang bersumber dari APBN 2025–2026, kondisi fisik pekerjaan di lapangan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga kewajaran penggunaan anggaran.
Sorotan tersebut datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPD LPP Tipikor) Halmahera Tengah. Lembaga ini mengungkap indikasi ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi dan potensi penggelembungan anggaran atau mark-up berdasarkan hasil advokasi serta investigasi langsung di lokasi proyek.
Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, mengatakan kondisi fisik jalan yang ditemukan dalam pemantauan belum mencerminkan standar konstruksi yang semestinya.
“Berdasarkan pengamatan langsung atas kondisi fisik jalan di lapangan, permukaan jalan masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, mengalami segregasi material atau batu lepas, dan tidak rata. Selain itu, saluran tepi jalan hanya berupa galian tanah biasa tanpa pasangan batu atau beton,” kata Fandi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Proyek dengan nilai kontrak Rp 42.084.818.000 itu berada di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara. Pekerjaan dilaksanakan PT Lasisco Haltim Raya, sedangkan pengawasan supervisi dilakukan PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultans.
Berdasarkan dokumen kontrak yang disampaikan, proyek tersebut menggunakan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01. Sumber pendanaannya berasal dari APBN tahun anggaran 2025–2026 dengan masa pelaksanaan 357 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025.
Fandi kemudian mempersoalkan besarnya nilai kontrak jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan material yang dihitung berdasarkan panjang penanganan jalan.
Dalam simulasi yang disampaikan LPP Tipikor, total panjang penanganan mencapai 5,6 kilometer, terdiri atas Segmen I sepanjang 3 kilometer dan Segmen II sepanjang 2,6 kilometer.
Dengan asumsi kebutuhan material sebanyak 616 ton per kilometer, total kebutuhan material diperkirakan mencapai 3.449,6 ton. Jika menggunakan harga satuan simulasi Rp 4 juta per ton, estimasi biaya material tersebut mencapai Rp 13.798.400.000.
Dari perbandingan sederhana itu, muncul selisih sekitar Rp 28.286.418.000 terhadap nilai kontrak proyek.
Namun, LPP Tipikor menilai selisih tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai kerugian negara ataupun bukti terjadinya mark-up. Menurut Fandi, angka itu harus diuji melalui audit teknis dan pemeriksaan kewajaran anggaran, termasuk dengan menelusuri seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
Ia mempertanyakan apakah nilai kontrak tersebut telah mencakup pekerjaan lain, seperti pembangunan jembatan, talud, maupun komponen konstruksi lainnya yang belum terlihat atau diduga mengalami pengurangan volume.
“Selisih ini patut diaudit kewajarannya untuk memastikan apakah terdapat item pekerjaan lain, seperti jembatan atau talud, yang belum dikerjakan atau dikurangi volumenya,” ujar Fandi.
LPP Tipikor mengingatkan bahwa apabila pemeriksaan teknis nantinya membuktikan adanya pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau rekayasa harga satuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, pihak-pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Fandi menyebut sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9.
Sorotan LPP Tipikor tidak hanya menyangkut kondisi fisik dan perhitungan anggaran. Lembaga tersebut juga mempersoalkan respons Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 BPJN Maluku Utara, Yusep Lingga, S.T., M.T., ketika dimintai konfirmasi oleh awak media beberapa hari sebelumnya.
Fandi menilai PPK belum memberikan penjelasan yang memadai atas sejumlah pertanyaan terkait proyek tersebut.
“Sikap PPK ini jelas bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat proyek ini menggunakan dana publik atau APBN, PPK wajib memberikan informasi kepada awak media,” kata Fandi.
Menjelang berakhirnya masa kontrak yang diperkirakan pada Desember 2026, DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap proyek tersebut, terutama sebelum pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Ada tiga langkah yang disiapkan. Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan proyek.
Kedua, menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar indikasi penyimpangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
Ketiga, menyampaikan laporan langsung kepada Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum, Moch Ikbal Tamher, S.T., M.T., untuk meminta perhatian dan tindak lanjut terhadap proyek yang berada di wilayah Maluku Utara tersebut.
Menurut LPP Tipikor, pemeriksaan sebelum PHO menjadi penting agar seluruh volume pekerjaan, mutu konstruksi, dan kesesuaian spesifikasi dapat diverifikasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi Yusep Lingga selaku PPK 2.2 BPJN Maluku Utara untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab atas berbagai temuan serta pernyataan yang disampaikan Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah. (*)



