Maba, TalentaNews.com – Empat perusahaan tercatat mengerjakan proyek rehabilitasi kanal di Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Namun, di balik pembagian pekerjaan kepada empat kontraktor tersebut, muncul informasi mengenai dugaan satu pihak yang mengendalikan seluruh pelaksanaan proyek.
Persoalan tidak berhenti pada dugaan pengendalian kontraktor. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu juga disorot karena diduga masuk dalam penganggaran dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun tim TalentaNews.com, pekerjaan kanal pada 2025 diduga tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana realisasi anggaran tahun sebelumnya, sementara pekerjaan fisik yang kini terlihat di lapangan justru berlangsung menggunakan anggaran 2026?
Tim TalentaNews.com yang melakukan pemantauan langsung di lokasi pekerjaan menemukan penggunaan material kawat bronjong. Material tersebut diduga merupakan barang yang pengadaannya menggunakan anggaran tahun 2025.
Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan sekadar soal kapan material digunakan. Penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan kapan material dibeli, dari pos anggaran mana pembiayaannya, bagaimana pencatatan aset dan persediaannya, serta apakah material tersebut memang diperuntukkan bagi pekerjaan tahun 2026.
Sebab, penggunaan material dari pengadaan tahun sebelumnya tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Namun, tanpa kejelasan dokumen pengadaan, bukti pembayaran, pencatatan persediaan, dan berita acara serah terima, asal-usul serta status material tersebut patut diperiksa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat titik pekerjaan kanal dengan nama perusahaan pelaksana yang berbeda. Keempatnya adalah CV Andalan Putra Sejati, CV Megatama Jaya Abadi, CV Alkila Abad, dan CV Gamalia.
Namun, informasi yang diterima redaksi menyebutkan keempat perusahaan tersebut diduga berada di bawah kendali satu pihak yang sama.
Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai independensi masing-masing perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan, mulai dari proses penawaran, penentuan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga pelaksanaan konstruksi di lapangan.
Dugaan tersebut perlu diuji melalui penelusuran dokumen pengadaan, identitas pengurus dan pemilik manfaat atau beneficial ownership, hubungan afiliasi perusahaan, serta pihak yang sebenarnya mengendalikan operasional pekerjaan.
Jika terbukti terdapat pengaturan atau pengendalian yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, persoalan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi aparat pengawas maupun penegak hukum.
Hal lain yang perlu dijelaskan adalah penganggaran proyek rehabilitasi kanal pada 2025 dan 2026. Informasi yang dihimpun menyebutkan kegiatan tersebut memperoleh alokasi anggaran dalam dua tahun anggaran berturut-turut.
Akan tetapi, pekerjaan fisik yang kini berlangsung disebut menggunakan anggaran 2026, sedangkan pelaksanaan pekerjaan pada 2025 dipertanyakan.
Kondisi ini membutuhkan penjelasan terbuka dari instansi teknis terkait. Publik berhak mengetahui apakah anggaran 2025 benar-benar direalisasikan, apakah terdapat pengadaan material yang telah dibayarkan, serta bagaimana status pekerjaan dan sisa material apabila kegiatan tersebut tidak terlaksana.
Penelusuran juga perlu mencakup dokumen perencanaan, kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, pembayaran termin, hingga laporan pertanggungjawaban anggaran.
Sebab, proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan material dan aktivitas pekerjaan di lapangan. Kesesuaian antara perencanaan, anggaran, volume, spesifikasi teknis, dan hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah pertanyaan kini mengarah kepada instansi teknis yang bertanggung jawab atas rehabilitasi kanal tersebut, terutama mengenai mekanisme pengadaan, pembagian empat paket pekerjaan, asal-usul material bronjong, serta realisasi anggaran 2025 dan 2026. (*)







