Sofifi, TalentaNews.com – Proyek pembangunan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke di Kabupaten Halmahera Tengah senilai Rp 42,08 miliar dipersoalkan setelah Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) menemukan sejumlah kondisi fisik pekerjaan yang dinilai perlu diperiksa. Bahkan, dari simulasi perhitungan kebutuhan material, lembaga tersebut mengklaim menemukan selisih sekitar Rp 28,28 miliar dari nilai kontrak proyek.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menegaskan pekerjaan masih dalam proses penyelesaian. Namun, jawaban itu belum menjawab substansi kritik LPP Tipikor yang mempertanyakan kesesuaian spesifikasi teknis, volume konstruksi, hingga kewajaran penggunaan anggaran.
“Terima kasih atas perhatian dan masukannya. Pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong PPK dan penyedia jasa untuk melakukan percepatan dengan tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pekerjaan,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya.
Ia memastikan BPJN Maluku Utara tetap mengawal proyek tersebut hingga rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal hingga pekerjaan selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Balai akan tetap mengawal program pembangunan yang bermutu,” ujarnya.
Namun, Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, menilai persoalan proyek tersebut bukan sekadar keterlambatan atau percepatan pekerjaan. Menurut dia, yang harus dijelaskan adalah kondisi fisik konstruksi dan kesesuaiannya dengan spesifikasi dalam kontrak.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Fandi menyebut masih menemukan permukaan jalan berupa hamparan agregat kasar, kondisi bergelombang, material yang terindikasi mengalami segregasi atau pemisahan, serta saluran tepi jalan yang masih berupa galian tanah biasa.
“Berdasarkan pengamatan langsung atas kondisi fisik jalan di lapangan, permukaan jalan masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, mengalami segregasi material atau batu lepas, dan tidak rata. Selain itu, saluran tepi jalan hanya berupa galian tanah biasa tanpa pasangan batu atau beton,” kata Fandi, Kamis (19/11/2026).
LPP Tipikor menduga kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi dan potensi penggelembungan anggaran atau mark-up. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan audit terhadap seluruh komponen pekerjaan.
Sorotan LPP Tipikor tidak berhenti pada kondisi fisik jalan. Fandi juga mempertanyakan kewajaran nilai kontrak sebesar Rp 42.084.818.000 jika dibandingkan dengan simulasi kebutuhan material yang dihitung lembaganya.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan, proyek tersebut mencakup penanganan jalan sepanjang 5,6 kilometer. Panjang itu terdiri atas Segmen I sepanjang 3 kilometer dan Segmen II sepanjang 2,6 kilometer.
Dalam simulasi LPP Tipikor, kebutuhan material diasumsikan sebanyak 616 ton per kilometer. Dengan demikian, total kebutuhan material diperkirakan mencapai 3.449,6 ton.
Jika menggunakan asumsi harga Rp 4 juta per ton, nilai kebutuhan material tersebut diperkirakan sebesar Rp 13.798.400.000.
Dari perbandingan sederhana antara nilai kontrak dan estimasi biaya material itu, LPP Tipikor menghitung selisih Rp 28.286.418.000.
Meski demikian, Fandi mengakui angka tersebut belum dapat dinyatakan sebagai kerugian negara ataupun bukti terjadinya mark-up. Sebab, nilai kontrak proyek jalan tidak hanya terdiri atas pengadaan material, tetapi dapat mencakup berbagai komponen pekerjaan lainnya.
Karena itu, ia meminta dilakukan audit teknis dan pemeriksaan kewajaran anggaran untuk memastikan seluruh komponen dalam kontrak benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi dan volume yang ditetapkan.
“Selisih ini patut diaudit kewajarannya untuk memastikan apakah terdapat item pekerjaan lain, seperti jembatan atau talud, yang belum dikerjakan atau dikurangi volumenya,” ujar Fandi.
Menurut dia, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan tidak ada pengurangan volume pekerjaan maupun ketidaksesuaian harga satuan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Proyek pembangunan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke berada di bawah kendali BPJN Maluku Utara. Pekerjaan dilaksanakan PT Lasisco Haltim Raya, sedangkan pengawasan supervisi dilakukan PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultans.
Berdasarkan dokumen kontrak yang disampaikan, proyek tersebut menggunakan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01 dengan nilai Rp42.084.818.000.
Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025–2026. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 357 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025.
LPP Tipikor juga menyoroti respons Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 BPJN Maluku Utara, Yusep Lingga, S.T., M.T., yang dinilai belum memberikan penjelasan memadai ketika dimintai konfirmasi oleh awak media beberapa hari sebelumnya.
Fandi menilai keterbukaan informasi menjadi kewajiban penting mengingat proyek tersebut menggunakan dana publik melalui APBN.
“Sikap PPK ini jelas bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat proyek ini menggunakan dana publik atau APBN, PPK wajib memberikan informasi kepada awak media,” kata Fandi.
Menjelang berakhirnya masa kontrak yang diperkirakan pada Desember 2026, LPP Tipikor menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap proyek tersebut, terutama sebelum pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Fandi menyebut ada tiga langkah yang akan ditempuh lembaganya.
Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan proyek.
Kedua, menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar dugaan penyimpangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
Ketiga, menyampaikan laporan langsung kepada Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum, Moch Ikbal Tamher, S.T., M.T., untuk meminta perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.
Menurut LPP Tipikor, pemeriksaan sebelum PHO menjadi momentum penting untuk memastikan volume pekerjaan, mutu konstruksi, dan kesesuaian spesifikasi sebelum proyek dinyatakan selesai dan diserahterimakan. (*)







