TERNATE, Talentanews.com – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate akibat tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan insentif RT/RW yang hingga kini belum dibayarkan.
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek, menegaskan keterlambatan pembayaran selama tiga bulan itu menunjukkan lemahnya komitmen Pemkot Ternate dalam memenuhi hak para ASN maupun RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“TPP ASN dan insentif RT/RW itu hak, bukan hadiah. Pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran sementara para ASN dan RT/RW dipaksa menunggu tanpa kepastian,” tegas Sartono, Jumat (15/5/2026).
Baca Juga:
Ia menyebut kondisi tersebut telah memicu keresahan luas karena berdampak langsung terhadap kebutuhan ekonomi para penerima. Menurutnya, jika dibiarkan berlarut-larut, tunggakan itu dapat memengaruhi semangat kerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sartono juga menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin, yang mengaku belum bisa memastikan jadwal pembayaran TPP dengan alasan kondisi keuangan daerah masih terbatas.
“Pernyataan itu sangat disayangkan. Pemerintah seharusnya hadir memberi kepastian, bukan justru melempar alasan. Kalau memang ada kendala anggaran, buka secara transparan kepada publik dan segera carikan solusi,” katanya.
Baca Juga:
GPM Malut mendesak Wali Kota Ternate dan jajaran BPKAD segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Pemerintah diminta tidak membiarkan ASN dan RT/RW terus menanggung dampak dari persoalan fiskal daerah.
Sebelumnya, Plt Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin, mengakui tunggakan TPP ASN telah berlangsung selama tiga bulan, yakni Februari, Maret, dan April 2026.
Menurut Amiruddin, keterlambatan pembayaran terjadi karena Pemkot Ternate masih menunggu transfer Dana Alokasi sekitar Rp5 miliar serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar kurang lebih Rp36 miliar dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga:
Meski demikian, Amiruddin memastikan tunggakan tetap akan dibayarkan. Namun, hingga kini Pemkot Ternate belum dapat memastikan jadwal pencairan karena masih bergantung pada kondisi keuangan daerah.(Ril/red)
