Redaksi TalentaNews.com – Material bronjong yang terpasang di lokasi rehabilitasi kanal Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, memunculkan tanda tanya. Material yang diduga berasal dari pengadaan anggaran 2025 itu kini terlihat dalam pekerjaan fisik yang disebut menggunakan anggaran 2026. Di tengah persoalan tersebut, empat perusahaan tercatat sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi muncul pula informasi bahwa seluruh kontraktor diduga berada di bawah kendali satu pihak.
Temuan itu membuka pertanyaan tentang bagaimana proyek rehabilitasi kanal tersebut direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan selama dua tahun anggaran berturut-turut. Terutama, bagaimana status pengadaan material pada 2025 jika pekerjaan fisik yang kini berlangsung justru disebut menggunakan anggaran 2026?
Pemantauan tim TalentaNews.com di sejumlah titik pekerjaan menemukan penggunaan material kawat bronjong. Berdasarkan informasi yang dihimpun, material tersebut diduga merupakan bagian dari pengadaan yang dibiayai melalui anggaran 2025.
Jika informasi itu benar, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata asal material. Ada hal yang lebih mendasar: apakah pengadaan pada 2025 telah dibayarkan, bagaimana realisasi pekerjaan pada tahun tersebut, dan atas dasar apa material yang sama kemudian digunakan dalam pekerjaan tahun anggaran berikutnya?
Pertanyaan itu menjadi penting karena proyek rehabilitasi kanal Maba disebut memperoleh alokasi anggaran pada 2025 dan kembali dianggarkan pada 2026. Sementara itu, informasi yang diperoleh redaksi menyebut pekerjaan fisik yang terlihat sekarang merupakan bagian dari kegiatan tahun anggaran 2026.
Empat perusahaan tercatat mengerjakan empat titik rehabilitasi kanal, yakni CV Andalan Putra Sejati, CV Megatama Jaya Abadi, CV Alkila Abad, dan CV Gamalia.
Namun, pembagian pekerjaan kepada empat badan usaha tersebut tidak serta-merta mengakhiri tanda tanya. Informasi yang diterima redaksi menyebutkan keempat perusahaan diduga dikendalikan oleh satu pihak yang sama.
Dugaan ini perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah masing-masing perusahaan benar-benar berdiri dan beroperasi secara independen? Siapa pemilik manfaat atau beneficial ownership masing-masing badan usaha? Apakah terdapat hubungan kepemilikan, afiliasi, atau pengendalian operasional di antara para kontraktor?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menguji apakah proses pengadaan dan pelaksanaan proyek telah berlangsung sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Di sisi lain, jejak material bronjong menjadi persoalan yang tak kalah penting. Jika material tersebut memang dibeli menggunakan anggaran 2025, dokumen pengadaan dan berita acara serah terima semestinya dapat menjelaskan jumlah, nilai, lokasi penyimpanan, serta status pemanfaatannya.
Begitu pula dengan pekerjaan tahun 2025. Harus ada penjelasan mengenai realisasi fisik, pembayaran kepada penyedia, laporan kemajuan pekerjaan, dan alasan kegiatan kembali memperoleh anggaran pada 2026.
Dokumen kontrak, laporan pemeriksaan pekerjaan, bukti pembayaran termin, hingga laporan pertanggungjawaban anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda atas material maupun pekerjaan yang sama.
Sebab, dalam proyek yang dibiayai uang negara, material yang terlihat di lapangan belum cukup menjelaskan apakah anggaran telah digunakan secara benar. Setiap rupiah harus memiliki jejak administrasi dan hasil pekerjaan yang dapat diperiksa.
Proyek kanal itu kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang menuntut jawaban terbuka. Apakah bronjong yang terpasang merupakan material pengadaan tahun sebelumnya? Bagaimana pertanggungjawaban anggaran 2025? Dan apakah empat perusahaan yang mengerjakan proyek benar-benar bekerja secara independen?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah persoalan di kanal Maba sebatas ketidakjelasan administrasi atau menyimpan persoalan yang lebih serius dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah. (*)





