Weda, TalentaNews.com – Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersiap melaporkan proyek pembangunan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke senilai Rp 42,08 miliar ke Polda Maluku Utara. Lembaga itu menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara tersebut.

Laporan itu rencananya ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara. LPP Tipikor meminta penyidik mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana.

Ketua LPP Tipikor Halteng, Fandi Risky, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masa pelaksanaan proyek selama 357 hari kalender untuk pembangunan jalan sepanjang 5,6 kilometer.

Berdasarkan data yang dihimpun lembaganya, kontrak proyek bernomor HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01 itu ditandatangani pada 15 Desember 2025. Dengan sisa waktu kontrak sekitar 15 hari, Fandi mempertanyakan dasar perhitungan teknis yang digunakan BPJN dalam menetapkan durasi pekerjaan tersebut.

Menurut dia, masa pelaksanaan hampir satu tahun untuk ruas jalan sepanjang 5,6 kilometer perlu dijelaskan secara terbuka, terutama jika pekerjaan didominasi rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan.

“Jika pekerjaan hanya berupa rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan biasa, dengan kondisi medan yang relatif mudah dijangkau dan mobilisasi terukur, mengapa membutuhkan waktu hingga 357 hari? Ini harus dijelaskan secara teknis dan terbuka,” kata Fandi dalam keterangan pers, Minggu (21/11/2026).

Proyek dengan nilai kontrak Rp 42.084.818.000 itu dikerjakan PT Lasisco Haltim Raya. Sementara konsultan supervisinya adalah PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultants.

Fandi menduga penetapan durasi pekerjaan tidak sepenuhnya didasarkan pada perhitungan kapasitas produksi harian, termasuk kemampuan alat berat dan fasilitas pendukung seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) serta ekskavator.

Ia memperkirakan pekerjaan pengaspalan sepanjang 5,6 kilometer secara umum dapat diselesaikan dalam dua hingga empat bulan. Namun, ia mengakui durasi tersebut tetap bergantung pada volume pekerjaan, kondisi teknis, dan tingkat kompleksitas di lapangan.

“Karena itu, BPJN harus membuka dasar perhitungan waktu pelaksanaan proyek ini. Jangan sampai masa kontrak yang panjang justru tidak sebanding dengan progres dan kapasitas pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Tak hanya mempersoalkan durasi, LPP Tipikor juga mencurigai penetapan masa kontrak yang mendekati batas akhir tahun anggaran. Fandi menduga skema tersebut berpotensi menghindari mekanisme adendum perpanjangan waktu atau konsekuensi denda keterlambatan apabila pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal.

Dugaan itu, kata dia, harus diuji melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, kontrak, laporan progres fisik, hingga realisasi pembayaran proyek.

“Jika masa pelaksanaan sengaja dirancang mendekati batas akhir tahun anggaran untuk menghindari adendum dan denda keterlambatan, itu bukan persoalan sepele. Aparat penegak hukum harus menelusuri bagaimana proses perencanaan dan penetapan kontraknya,” tegas Fandi.

LPP Tipikor juga menyoroti potensi pembengkakan biaya operasional akibat panjangnya masa pelaksanaan. Komponen yang diminta ditelusuri antara lain biaya sewa alat berat, gaji staf inti kontraktor, operasional direksi keet, serta biaya konsultan supervisi.

“Semakin panjang masa pelaksanaan, semakin besar pula komponen biaya operasional yang harus diperhitungkan. Kami mempertanyakan apakah seluruh pengeluaran tersebut benar-benar diperlukan dan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran negara terbebani oleh perencanaan yang tidak efisien,” katanya.

Atas dasar itu, LPP Tipikor meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap PPK proyek, Yusep Lingga, S.T., M.T., serta PT Lasisco Haltim Raya selaku kontraktor pelaksana.

Selain kepolisian, lembaga tersebut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan, termasuk audit investigatif apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Fandi menilai pemeriksaan perlu dilakukan sebelum pekerjaan memasuki tahap Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan aspek teknis, administrasi, volume pekerjaan, dan penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan.

“Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan dugaan kejanggalan proyek ini ke Polda Maluku Utara. Kami meminta seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan dibuka dan diperiksa. Jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini berlalu tanpa pengawasan yang serius,” tandasnya. (*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *