Weda, TalentaNews.com – Proyek pembangunan Jalan Trans Waleh–Simpang Yeke senilai Rp 42,08 miliar di Kabupaten Halmahera Tengah disorot Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Halteng. Lembaga tersebut mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor pelaksana serta meminta BPK melakukan audit investigatif sebelum proyek diserahterimakan.

Sorotan itu berkaitan dengan masa pelaksanaan proyek sepanjang 5,6 kilometer yang ditetapkan selama 357 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 15 Desember 2025. Dengan sisa waktu kontrak sekitar 15 hari, LPP Tipikor mempertanyakan kewajaran durasi pengerjaan, perencanaan teknis, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ketua LPP Tipikor Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Fandi Risky, menilai masa pelaksanaan tersebut perlu ditelusuri, terutama jika pekerjaan yang dilakukan hanya berupa rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan biasa.

Menurut Fandi, kondisi medan di wilayah tersebut relatif mudah dijangkau dan tidak memiliki hambatan mobilisasi yang berarti. Karena itu, ia mempertanyakan dasar teknis penetapan masa kontrak yang hampir satu tahun untuk ruas jalan sepanjang 5,6 kilometer.

“Jika item pekerjaannya hanyalah rekonstruksi, pelebaran, atau pengaspalan jalan biasa seperti medan di wilayah Halmahera Tengah yang mobilisasinya terukur tanpa hambatan, hal ini menimbulkan sejumlah dugaan yang patut diselidiki aparat penegak hukum,” kata Fandi dalam keterangan persnya, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan data proyek yang disampaikan LPP Tipikor, pembangunan Jalan Trans Waleh–Simpang Yeke berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dengan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01.

Proyek senilai Rp 42.084.818.000 tersebut dikerjakan PT Lasisco Haltim Raya. Adapun konsultan supervisinya adalah PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultants.

LPP Tipikor menduga penetapan durasi pekerjaan tidak didasarkan pada perhitungan kapasitas produksi harian yang memadai, termasuk kemampuan alat berat seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) dan ekskavator.

Fandi menyebut pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 5,6 kilometer secara umum dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga empat bulan, bergantung pada volume, kondisi teknis, dan kompleksitas pekerjaan. Karena itu, ia meminta BPJN Maluku Utara menjelaskan dasar perhitungan waktu pelaksanaan proyek tersebut.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya perencanaan masa kontrak yang sengaja dibuat mendekati batas akhir tahun anggaran untuk menghindari proses adendum perpanjangan waktu dan konsekuensi denda keterlambatan.

“Pihak perencana atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga sengaja memperpanjang masa pelaksanaan mendekati batas akhir tahun anggaran (365 hari) agar terhindar dari proses adendum perpanjangan waktu (time extension) dan denda keterlambatan. Sementara faktanya, hingga saat ini progres di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan,” ujar Fandi.

Selain persoalan durasi, LPP Tipikor menyoroti potensi pembengkakan biaya operasional akibat panjangnya masa pelaksanaan proyek. Komponen yang dipersoalkan antara lain biaya sewa alat berat, gaji staf inti kontraktor, operasional direksi keet, serta biaya konsultan supervisi.

“Semakin lama masa pelaksanaan, semakin besar biaya sewa alat berat, gaji staf inti kontraktor, operasional direksi keet, dan biaya konsultan supervisi yang harus dibayar negara. Hal ini mengesankan BPJN Maluku Utara membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat,” kata Fandi.

Atas sejumlah persoalan tersebut, LPP Tipikor Halteng meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.

Salah satu pihak yang diminta diperiksa adalah PPK proyek, Yusep Lingga, S.T., M.T., bersama PT Lasisco Haltim Raya selaku kontraktor pelaksana. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan anggaran proyek.

“Ditreskrimsus Polda Maluku Utara harus melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap PPK saudara Yusep Lingga, S.T., M.T., dan pelaksana PT Lasisco Haltim Raya guna mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Tak hanya meminta aparat kepolisian turun tangan, LPP Tipikor juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atau audit investigatif sebelum pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Menurut Fandi, pemeriksaan sebelum PHO diperlukan agar persoalan teknis, administrasi, dan penggunaan anggaran dapat ditelusuri sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi PPK 2.2 BPJN Maluku Utara untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab atas berbagai dugaan yang disampaikan LPP Tipikor Halteng. (*)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *