Sofifi, TalentaNews.com – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyebut pembangunan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke di Kabupaten Halmahera Tengah masih dalam proses penyelesaian. Ia menjanjikan pengawalan mutu dan keselamatan pekerjaan hingga proyek senilai Rp 42,08 miliar itu dapat dimanfaatkan masyarakat.
Namun, pernyataan tersebut justru berhadapan dengan kritik Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor). Lembaga ini mengungkap sejumlah kondisi fisik jalan yang dinilai perlu diperiksa, mulai dari hamparan agregat kasar, permukaan bergelombang, material yang diduga mengalami segregasi, hingga saluran tepi jalan yang masih berupa galian tanah.
Tak berhenti pada persoalan konstruksi, LPP Tipikor juga mempersoalkan kewajaran nilai kontrak setelah membuat simulasi kebutuhan material yang menghasilkan selisih sekitar Rp 28,28 miliar. Dua pernyataan itu kini menempatkan BPJN Maluku Utara pada satu pertanyaan mendasar: apakah proyek tersebut sekadar belum selesai, atau ada persoalan teknis dan anggaran yang harus dijelaskan secara terbuka?
“Terima kasih atas perhatian dan masukannya. Pekerjaan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Kami terus mendorong PPK dan penyedia jasa untuk melakukan percepatan dengan tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pekerjaan,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya.
Ia memastikan BPJN Maluku Utara tetap mengawal proyek tersebut sampai rampung. Menurut dia, pembangunan jalan itu harus berujung pada hasil pekerjaan yang bermutu dan bisa dimanfaatkan masyarakat.
Namun, bagi Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, persoalan proyek ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan percepatan pekerjaan. Yang dipertanyakan justru kondisi konstruksi di lapangan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis serta volume yang tercantum dalam kontrak.
Fandi menyebut hasil pemantauan lembaganya menemukan permukaan jalan yang masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, tidak rata, serta terdapat material yang terindikasi mengalami segregasi atau pemisahan. Sementara itu, saluran di tepi jalan disebut masih berupa galian tanah biasa, tanpa pasangan batu maupun beton.
“Berdasarkan pengamatan langsung atas kondisi fisik jalan di lapangan, permukaan jalan masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, mengalami segregasi material atau batu lepas, dan tidak rata. Selain itu, saluran tepi jalan hanya berupa galian tanah biasa tanpa pasangan batu atau beton,” ujar Fandi, Kamis, 19 November 2026.
Temuan tersebut, menurut LPP Tipikor, perlu diuji melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi kontrak. Lembaga itu menduga terdapat kemungkinan ketidaksesuaian konstruksi dan penggelembungan anggaran. Namun, dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan adanya penyimpangan ataupun kerugian negara.
Sorotan berikutnya mengarah pada nilai kontrak. Proyek penanganan Jalan Trans Waleh-Simpang Yeke itu memiliki panjang 5,6 kilometer, terdiri atas Segmen I sepanjang 3 kilometer dan Segmen II sepanjang 2,6 kilometer. Nilai kontraknya mencapai Rp 42.084.818.000.
Dalam dokumen perhitungan yang disampaikan kepada media, LPP Tipikor menggunakan asumsi kebutuhan material sebanyak 616 ton untuk setiap kilometer jalan. Dengan panjang penanganan 5,6 kilometer, kebutuhan material diperkirakan mencapai 3.449,6 ton.
Jika harga material diasumsikan Rp 4 juta per ton, total kebutuhan material dalam simulasi tersebut mencapai Rp 13.798.400.000. Angka itu kemudian dibandingkan dengan nilai kontrak Rp 42,08 miliar. Hasilnya, muncul selisih sebesar Rp 28.286.418.000.
Angka Rp 28,28 miliar inilah yang menjadi salah satu dasar desakan LPP Tipikor agar proyek tersebut diperiksa lebih jauh. Meski demikian, Fandi mengakui perhitungan lembaganya masih berupa simulasi sederhana. Angka itu tidak bisa langsung disebut sebagai kerugian negara ataupun bukti mark-up.
Sebab, nilai kontrak pekerjaan jalan tidak hanya mencakup pengadaan material. Ada kemungkinan komponen lain, seperti pekerjaan struktur, jembatan, talud, drainase, mobilisasi, peralatan, tenaga kerja, pajak, serta biaya pendukung lainnya, yang harus diperhitungkan berdasarkan dokumen kontrak dan realisasi pekerjaan.
Karena itu, LPP Tipikor meminta auditor memeriksa seluruh komponen tersebut. Termasuk memastikan apakah item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak benar-benar dilaksanakan sesuai volume, spesifikasi, dan harga satuan.
“Selisih ini patut diaudit kewajarannya untuk memastikan apakah terdapat item pekerjaan lain, seperti jembatan atau talud, yang belum dikerjakan atau dikurangi volumenya,” kata Fandi.
Dengan demikian, persoalan proyek ini bukan semata-mata membandingkan harga material dengan nilai kontrak. Yang perlu dibuktikan adalah apakah uang negara sebesar Rp 42 miliar tersebut telah dikonversi menjadi pekerjaan fisik sesuai perencanaan dan kontrak.
Proyek yang berada di bawah kendali BPJN Maluku Utara itu dikerjakan PT Lasisco Haltim Raya. Sementara pengawasan supervisi dilakukan PT Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV Techno Consultans.
Berdasarkan dokumen kontrak yang disampaikan, pekerjaan tersebut menggunakan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01. Pendanaannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2025–2026 dengan masa pelaksanaan 357 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2025.
Di tengah perdebatan mengenai kondisi fisik dan kewajaran anggaran, LPP Tipikor juga menyoroti respons Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 BPJN Maluku Utara, Yusep Lingga, S.T., M.T. Fandi menilai penjelasan yang diberikan ketika dimintai konfirmasi awak media beberapa hari sebelumnya belum menjawab substansi persoalan.
Bagi LPP Tipikor, proyek yang dibiayai APBN semestinya terbuka terhadap pengawasan publik. Fandi merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu dasar pentingnya transparansi pengelolaan informasi proyek pemerintah.
“Proyek ini menggunakan dana publik atau APBN. Karena itu, informasi mengenai pelaksanaan dan penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menjelang berakhirnya masa pelaksanaan kontrak yang diperkirakan pada Desember 2026, LPP Tipikor menyatakan akan meningkatkan pengawasan, terutama menjelang Serah Terima Pertama Pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Ada tiga langkah yang disiapkan lembaga tersebut. Pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek. Kedua, menyampaikan laporan kepada kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dugaan penyimpangan dapat ditelaah sesuai kewenangan masing-masing. Ketiga, melaporkan persoalan itu kepada Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum, Moch Ikbal Tamher, S.T., M.T.
Pemeriksaan sebelum PHO dinilai penting untuk memastikan seluruh volume pekerjaan telah terpenuhi, mutu konstruksi sesuai spesifikasi, dan tidak ada item kontrak yang dikurangi atau dikerjakan tidak sebagaimana mestinya.
Pada akhirnya, pernyataan BPJN tentang percepatan penyelesaian pekerjaan dan desakan LPP Tipikor mengenai pemeriksaan teknis seharusnya bertemu pada satu titik: pembuktian di lapangan. BPJN perlu menunjukkan kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak, sedangkan dugaan LPP Tipikor perlu diuji melalui pengukuran teknis dan audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, proyek jalan senilai Rp 42 miliar tidak cukup dinyatakan bermutu melalui komitmen. Mutu harus terlihat pada konstruksi, volume harus cocok dengan kontrak, dan setiap rupiah APBN harus memiliki pertanggungjawaban yang terang. (*)






