Ternate, TalentaNews.com – Tanggul di Morotai ambruk, embung di Pulau Hiri jebol, sementara proyek irigasi di Halmahera Tengah ikut menjadi sorotan. Rentetan persoalan itu mendorong Ketua LKKPS Maluku Utara, Sauman Taba S. Hi., mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Budi Prasetiyo, segera mengevaluasi tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek-proyek tersebut.
Sauman meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, hingga pelaksanaan tanggung jawab pejabat terkait. Menurut dia, persoalan pada proyek infrastruktur yang dibiayai negara harus ditelusuri secara objektif agar penyebabnya diketahui dan penanganannya tidak berhenti pada penjelasan administratif.
Tiga PPK yang diminta dievaluasi adalah Muhlis Masud, terkait ambruknya tanggul di Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai; Edi Sukirman, terkait jebolnya embung di Pulau Hiri; serta Joni, yang menangani proyek irigasi di Kabupaten Halmahera Tengah.
Baca Juga:
“Kami meminta Kepala BWS Maluku Utara segera melakukan evaluasi terhadap ketiga PPK tersebut. Setiap persoalan proyek harus ditelusuri secara objektif dan transparan agar diketahui penyebabnya serta pihak yang harus bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Sauman.
Tak hanya mendesak evaluasi, LKKPS Maluku Utara berencana menggelar demonstrasi di depan Kantor BWS Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan. Aksi itu dimaksudkan untuk menekan pimpinan balai agar menindaklanjuti persoalan proyek yang menjadi perhatian organisasi tersebut.
Sauman menilai pemeriksaan teknis di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi dan ketentuan kontrak. Hasil pemeriksaan juga diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan serta menilai tanggung jawab setiap pihak berdasarkan tugas dan kewenangannya.
Baca Juga:
“Kami akan melakukan aksi di depan Kantor BWS Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan. Kami mendesak Kepala BWS agar serius menindaklanjuti persoalan ini dan mengevaluasi ketiga PPK yang menjadi perhatian kami. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sauman.
Ia juga meminta hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada publik. Menurut Sauman, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan proyek sekaligus mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku Utara.
Persoalan tanggul ambruk, embung jebol, dan proyek irigasi tersebut memerlukan penelusuran teknis serta pemeriksaan dokumen pekerjaan untuk memastikan penyebab dan tingkat tanggung jawab masing-masing pihak.
Baca Juga:
Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetiyo, serta tiga PPK yang disebut LKKPS perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut. Evaluasi dan pemeriksaan yang objektif menjadi penting agar kesimpulan mengenai mutu pekerjaan maupun tanggung jawab pejabat terkait didasarkan pada bukti, bukan semata-mata desakan atau tudingan.
LKKPS berharap pimpinan BWS Maluku Utara segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan itu. Bagi Sauman, evaluasi diperlukan untuk memperkuat pengawasan, menjaga kualitas pekerjaan, dan memastikan anggaran negara digunakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. (*)
Baca Juga:
