TERNATE, Talentanews.Com– Ketua LKKPS Maluku Utara, Sauman Taba S. Hi., mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., segera mengevaluasi tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air di wilayah Maluku Utara.
Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan proyek yang menjadi sorotan LKKPS Maluku Utara. Sauman menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab masing-masing PPK guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran negara.
Adapun tiga PPK yang diminta untuk dievaluasi, yakni:
Baca Juga:
Muhlis Masud, terkait ambruknya proyek tanggul di Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai.
Edi Sukirman, terkait persoalan jebolnya embung di Pulau Hiri.
PPK Joni, terkait pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
Menurut Sauman, persoalan pada sejumlah proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan BWS Maluku Utara. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab kerusakan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak, serta menilai pelaksanaan pengawasan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kami meminta Kepala BWS Maluku Utara segera melakukan evaluasi terhadap ketiga PPK tersebut. Setiap persoalan proyek harus ditelusuri secara objektif dan transparan agar diketahui penyebabnya serta pihak yang harus bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Sauman.
Baca Juga:
LKKPS Malut Siapkan Aksi Demonstrasi
Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, Sauman menyampaikan bahwa LKKPS Maluku Utara berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pimpinan BWS Maluku Utara agar segera menindaklanjuti berbagai persoalan proyek yang menjadi perhatian LKKPS.
Baca Juga:
Sauman menegaskan, pihaknya menginginkan adanya langkah konkret dari Kepala BWS Maluku Utara, bukan sekadar penjelasan administratif. Menurutnya, pemeriksaan teknis di lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta agar hasil evaluasi disampaikan secara transparan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut.
“Kami akan melakukan aksi di depan Kantor BWS Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan. Kami mendesak Kepala BWS agar serius menindaklanjuti persoalan ini dan mengevaluasi ketiga PPK yang menjadi perhatian kami. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga:
Sauman berharap langkah evaluasi tersebut menjadi momentum bagi BWS Maluku Utara untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., serta ketiga PPK yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan. Penyebab kerusakan maupun dugaan kekurangan dalam pelaksanaan proyek harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan sebelum kesimpulan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak ditetapkan.
Baca Juga:
