” NasDem Halteng Bongkar Rentetan Teror Berdarah ke DPR RI, Negara Didesak Hentikan Pembiaran”
Weda,TalentaNews.com – Rentetan aksi teror hingga pembunuhan misterius di wilayah hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur akhirnya dibawa ke level nasional. DPD Partai NasDem Halmahera Tengah secara resmi melaporkan situasi mencekam tersebut kepada Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pertemuan di Kantor DPW NasDem Maluku Utara, 24 April 2026.Kemarin.
Laporan itu diterima langsung oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang berjanji akan menindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.
Baca Juga:
Ketua DPD NasDem Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, dalam pemaparannya menyebut bahwa aksi teror oleh Orang Tak Dikenal (OTK) bukan lagi insiden sporadis, melainkan pola kekerasan berulang yang hingga kini tak kunjung terungkap.
“Peristiwa ini sudah terjadi berkali-kali, bahkan ada kasus pembunuhan yang sampai sekarang pelaku dan motifnya tidak pernah diungkap. Ini menimbulkan ketakutan yang nyata di tengah masyarakat,” tegas Munadi.Sabtu (25/4/2026)
Ia menilai lemahnya penegakan hukum telah menciptakan ruang bagi teror untuk terus berulang, seolah-olah pelaku kebal dari jerat hukum. Kondisi ini, kata dia, merupakan alarm serius bagi negara dalam menjamin rasa aman warganya.
Baca Juga:
NasDem Halteng mendesak Komisi XIII DPR RI untuk segera memanggil aparat penegak hukum serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) guna mengusut tuntas rangkaian kekerasan tersebut.
“Kami minta ada pengusutan menyeluruh. Siapa pelaku, apa motifnya semua harus dibuka. Negara tidak boleh kalah oleh teror. Rasa aman adalah hak dasar warga,” ujar Munadi.
Merespons laporan tersebut, Willy Aditya menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke forum resmi parlemen melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Nanti akan kami bahas dalam RDP. Bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan menghadirkan korban dan pemerintah daerah untuk dimintai keterangan langsung,” ujar Willy.
Ia menambahkan, agenda tersebut akan dijadwalkan setelah masa reses DPR RI berakhir dan memasuki masa sidang berikutnya.
Laporan ini menjadi penanda bahwa persoalan keamanan di wilayah hutan Halmahera bukan lagi isu lokal, melainkan telah menjadi perhatian nasional. Sorotan kini tertuju pada keseriusan negara: apakah akan benar-benar membongkar jaringan teror yang selama ini menghantui warga, atau kembali membiarkan ketidakpastian hukum terus berulang di balik sunyinya hutan Halmahera.(Red)
Baca Juga:
