Weda,TalentaNews.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halmahera Tengah menemukan sedikitnya empat catatan penting dalam rapat kedua pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor DPRD Halmahera Tengah.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilikoda, tersebut langsung mengerucut pada sejumlah persoalan mendasar terkait kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program pembangunan.
Ketua Pansus, Asrul Alting, menegaskan pihaknya telah melakukan pendalaman terhadap capaian program, realisasi anggaran, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga:
“Ditemukan ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi program. Sejumlah kegiatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Asrul.
Selain itu, Pansus juga menyoroti serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memang terlihat tinggi, namun tidak diimbangi dengan capaian output dan outcome yang maksimal. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Anggaran di sejumlah OPD terlihat tinggi, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan capaian output dan outcome yang maksimal,” ujarnya.Selasa (21/4/2026)
Baca Juga:
Catatan lain yang menjadi sorotan adalah masih lemahnya kelengkapan dan kerapian data yang disampaikan sejumlah OPD dalam pembahasan LKPJ. Menurut Pansus, hal ini menjadi persoalan serius karena LKPJ seharusnya berbasis data yang valid, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya inovasi program dari setiap dinas dan badan. Terobosan nyata dinilai masih minim dan belum sepenuhnya memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Harus ada inovasi dan terobosan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Asrul.
Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD Halmahera Tengah menegaskan akan memberikan catatan khusus terhadap OPD yang dinilai tidak kooperatif dalam proses pembahasan LKPJ. Tidak menutup kemungkinan, rekomendasi tegas juga akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD.
“Kami berharap seluruh OPD menunjukkan itikad baik, menghargai forum resmi DPRD, dan hadir dengan kesiapan data yang memadai,” tandasnya.(Red)
Baca Juga:
