Weda, TalentaNews.com – Pekerjaan pengaspalan jalan di Kilometer 3 menuju RSUD akhirnya dihentikan setelah mendapat sorotan keras dari anggota DPRD, Usman A Tegido. Proyek yang seharusnya menjadi akses vital bagi masyarakat menuju rumah sakit tersebut justru dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari standar kualitas yang layak.
Usman turun langsung meninjau lokasi pekerjaan setelah menerima berbagai keluhan dari masyarakat. Di lapangan, ia menemukan sejumlah kejanggalan pada proses pengerjaan jalan. Ketebalan aspal diduga tidak sesuai spesifikasi, permukaan jalan terlihat tidak rata, dan kualitas pengerjaan secara keseluruhan dinilai sangat mengecewakan.
Menurutnya, proyek yang menggunakan anggaran publik tidak boleh dikerjakan secara sembarangan. Ia menegaskan bahwa pekerjaan seperti ini bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga:
“Ini proyek menggunakan uang rakyat. Kalau dikerjakan asal jadi seperti ini, jelas tidak bisa dibiarkan. Lebih baik dihentikan dulu sampai diperbaiki sesuai standar,” tegas Usman saat berada di lokasi.Selasa (10/3/2026)
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kepala Dinas PUPR, Risliwati Karim, dinilai tidak maksimal dalam melakukan kontrol terhadap pekerjaan di lapangan sehingga proyek bisa berjalan dengan kualitas yang dipertanyakan.
Usman bahkan mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak dinas jika pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar masih bisa berlangsung. Menurutnya, pengawasan yang lemah membuka ruang bagi kontraktor untuk bekerja tanpa kontrol yang ketat.
Baca Juga:
“Pengawasan dari dinas sangat lemah. Kalau pengawasan berjalan baik, pekerjaan seperti ini tidak mungkin lolos,” ujarnya dengan nada keras.
Ia meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk meninjau kembali kualitas pekerjaan dan tanggung jawab kontraktor pelaksana. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian spesifikasi, Usman mendesak agar ada tindakan tegas.
Masyarakat pun berharap proyek jalan menuju RSUD yang sangat vital tersebut dapat dikerjakan dengan baik dan sesuai standar. Akses menuju fasilitas kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan justru menjadi contoh proyek yang dipenuhi persoalan kualitas.
Baca Juga:
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan terhadap proyek infrastruktur daerah yang dinilai tidak optimal dalam pengawasan dan pelaksanaannya. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.(*)
