WEDA, Talentanews.com.-Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dari tenaga kesehatan, pendidikan hingga teknis, kembali menggugat hasil seleksi yang dinilai penuh kejanggalan.
Para honorer menuding Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Halmahera Tengah sengaja memainkan daftar kelulusan. Nama-nama yang sudah diusulkan dinas dan tercatat resmi dalam database BKN justru digugurkan, sementara ada honorer baru-bahkan yang tidak tercatat sama sekali-dinyatakan lolos.
Hartina Dahlan, tenaga honorer Disperindagkop yang sudah mengabdi sejak 2018 dengan honor Rp600 ribu per bulan, mengaku kecewa lantaran namanya digugurkan dengan alasan tidak aktif bekerja.
Baca Juga:
“Saya honor sejak 2018 sampai 2024, masih aktif berkantor, tapi tiba-tiba dinyatakan tidak aktif. Ironisnya, ada yang baru masuk honor bahkan tidak jelas statusnya justru lolos seleksi,” tegas Hartina.
Hal serupa dialami Fitria, honorer yang juga mengabdi sejak 2018. Ia mendapatkan alasan identik dari BKD: tidak aktif bekerja, padahal hingga kini tetap melaksanakan tugas di kantornya.
Para honorer menduga, seleksi PPPK kali ini sarat kepentingan politik. Informasi yang beredar menyebutkan, nama-nama honorer yang tidak sejalan dalam kontestasi Pilkada lalu justru “dikorbankan”. Bahkan, daftar usulan dari sejumlah dinas disebut-sebut diganti secara sepihak.
Baca Juga:
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, hanya menyampaikan jawaban singkat.
“Paru waktu ini kewenangan daerah untuk mengusulkan sesuai kebutuhan. Terkait persoalan ini, nanti saya konsultasikan dengan Bupati,” ucapnya singkat.
Hingga kini, kekecewaan ratusan honorer belum mendapatkan jawaban pasti. Publik menuntut transparansi penuh dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan permainan dalam seleksi PPPK Halmahera Tengah.
Baca Juga:
Pewarta: Faisal Didi
