Weda, TalentaNews.com – DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, meminta perusahaan tambang mengarahkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk membantu guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), tenaga sukarela, hingga tenaga medis yang belum memiliki kepastian status kerja.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan Komisi I DPRD Halteng bersama PT Harum Sukses Mining (HSM) dan PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ) di kantor site PT RSJ-Fritu, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut kesepakatan program CSR dan PPM di Desa Waleh dan Desa Fritu.
Baca Juga:
Pimpinan DPRD Halteng Munadi Kilkoda mengatakan, program CSR dan PPM perusahaan perlu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai, dukungan perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus pada pembangunan fisik. Perusahaan juga didorong membantu penyediaan fasilitas belajar, pemberian beasiswa, serta insentif tambahan bagi tenaga pengajar yang belum memperoleh kesejahteraan memadai.
“Ada banyak guru kita yang belum jelas statusnya, mereka terima gaji juga apa adanya, jadi perusahaan sebaiknya bantu mereka dengan insentif tambahan,” kata wakil ketua DPRD Halteng itu.
Baca Juga:
Menurut dia, persoalan serupa juga dialami tenaga medis yang status kerjanya belum jelas. Karena itu, intervensi melalui program CSR dan PPM dinilai penting untuk membantu mendukung keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan di masyarakat.
Munadi menegaskan, penyusunan program CSR dan PPM perlu diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Dengan sinkronisasi tersebut, bantuan perusahaan diharapkan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga:
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa manajemen telah menyetujui sejumlah kesepakatan bersama DPRD Halteng, termasuk pembangunan pagar Masjid Waleh dan pembangunan ruas jalan di Desa Waleh.
Sementara itu, pembangunan asrama mahasiswa Waleh di Ternate masih menunggu proses balik nama sertifikat tanah yang dilakukan pemerintah desa.
Humas PT RSJ, Ibrahim, mengatakan anggaran pembangunan asrama tersebut telah mendapat persetujuan manajemen. Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan setelah persoalan administrasi sertifikat tanah selesai.
Baca Juga:
“Prinsipnya anggaran untuk asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen, tinggal proses sertifikat tanah selesai langsung dikerjakan,” ungkap Ibrahim.
Menanggapi usulan DPRD, pihak perusahaan menyatakan akan kembali mengidentifikasi berbagai persoalan dan kebutuhan yang disampaikan, termasuk dukungan bagi sektor pendidikan dan kesehatan.
Usulan tersebut selanjutnya akan dikaji untuk direncanakan implementasinya pada tahun depan.
Baca Juga:
Pertemuan itu dihadiri Pimpinan DPRD Halteng Munadi Kilkoda dan Asrul Alting, Ketua Komisi I, serta anggota DPRD Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, dan Hasmi Saliden. Perwakilan PT HSM dan PT RSJ juga hadir dalam pertemuan tersebut.
DPRD berharap program CSR dan PPM perusahaan tambang ke depan tidak hanya memenuhi kesepakatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjawab persoalan mendasar masyarakat, khususnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah sekitar operasional perusahaan. (*)
Baca Juga:
