TERNATE, Talentanews.com -Sejumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ternate, pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengeluhkan pembayaran gaji yang diduga tidak sesuai dengan jumlah hari kerja mereka. Para pekerja bahkan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan SPPG tersebut.

Salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa sistem pengupahan di SPPG dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dengan nominal berbeda pada setiap divisi, yakni berkisar antara Rp130.000 hingga Rp140.000 per hari. Pembayaran gaji dilakukan setiap 12 hari kerja dalam sebulan.

Namun, menurutnya, dalam tiga kali periode pembayaran terakhir selalu ditemukan adanya pengurangan hari kerja yang tidak dihitung dalam penggajian.

“Sudah tiga kali gajian, selalu ada satu sampai dua hari kerja yang tidak dibayarkan. Kami sudah berulang kali mempertanyakan hal itu, tetapi tidak pernah mendapat penjelasan yang memuaskan,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Ia mengaku para pekerja memiliki catatan absensi pribadi sebagai pembanding. Namun saat disampaikan kepada pihak pengelola SPPG, catatan tersebut ditolak dan tidak dijadikan dasar verifikasi.

“Setiap kali kami komplain soal perbedaan hitungan hari kerja, pihak SPPG selalu beralasan mereka memiliki catatan sendiri. Catatan kami tidak pernah diterima,” katanya.

Pekerja tersebut menyebut jumlah tenaga kerja di SPPG Polres Ternate mencapai sekitar 47 orang. Menurutnya, persoalan selisih pembayaran gaji hampir selalu menjadi keluhan saat pencairan upah dilakukan.

Selain dugaan pemotongan gaji, para pekerja juga menyoroti keberadaan seorang sopir yang telah berhenti bekerja sekitar tiga bulan lalu. Meski demikian, nama yang bersangkutan diduga masih tercantum dalam administrasi SPPG.

Pekerja mengaku sempat diminta oleh Kepala SPPG Polres Ternate untuk mengambil alih tugas sopir tersebut dengan janji bahwa upah sopir akan dialihkan kepada mereka. Namun hingga kini janji tersebut disebut tidak pernah direalisasikan.

“Kami diminta membackup pekerjaan sopir yang sudah berhenti. Kepala SPPG menjanjikan gajinya akan diberikan kepada kami, tetapi sampai sekarang tidak pernah kami terima,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pekerja tersebut menduga sopir yang telah berhenti bekerja itu masih memiliki hubungan keluarga dengan Kepala SPPG Polres Ternate.

Atas berbagai persoalan tersebut, para pekerja mendesak pihak pengelola SPPG segera membayarkan seluruh hak mereka yang belum diterima. Mereka juga meminta APH melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPPG.

“Kami meminta APH mengaudit dan memeriksa pengelolaan SPPG. Hak-hak pekerja harus dibayarkan sesuai absensi dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

SPPG Polres Ternate sendiri diketahui melayani Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah lokasi, di antaranya Posyandu Polres Ternate, Posyandu Kampung Pisang, TK Bhayangkari, SMP Negeri 6 Kota Ternate, SMA Negeri 10 Kota Ternate, SMA Islam Kota Ternate, serta SMK Negeri 5 Kota Ternate.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Polres Ternate, Izar, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp.(Ril/red)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *