Weda,Talentanews.com – Gelombang protes masyarakat lingkar tambang kini memasuki fase paling panas. Kesabaran publik kian menipis setelah dari sekian banyak tuntutan yang dilayangkan kepada PT IWIP, baru dua yang direalisasikan: pembangunan Water Treatment Plant (WTP) dan penanganan debu. Sementara tiga poin krusial lainnya dibiarkan menggantung tanpa kepastian, seolah aspirasi warga bisa diabaikan begitu saja.
Front Fakawele dengan tegas menyatakan: perjuangan belum selesai. Ketua Front Fakawele, Simon Burnama, menolak segala bentuk pembelokan isu, terutama terkait poin akomodasi yang kerap disalahartikan. Ia meluruskan, yang dipersoalkan bukan “mes karyawan” yang menjadi hak pekerja, melainkan bisnis akomodasi seperti Tjeju dan sejenisnya yang justru mematikan usaha kos-kosan milik masyarakat lokal.
“Jangan dipelintir. Ini bukan soal mes. Ini soal bisnis perusahaan yang menyingkirkan rakyat di tanahnya sendiri,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga:
Tak hanya itu, dua tuntutan lain juga belum disentuh secara serius: penggantian seng rumah warga yang rusak akibat aktivitas industri yang ironisnya sudah disepakati bersama Wakil Bupati Halmahera Tengah serta transparansi program CSAR yang hingga kini dinilai tertutup dan eksklusif. Masyarakat menuntut keterlibatan penuh warga lingkar tambang (Ring 1 dan 2) dalam penyusunan program, termasuk pembentukan yayasan pengelola CSAR oleh putra daerah, bukan dikendalikan segelintir pihak.
Bahkan, tuntutan kini diperluas: program beasiswa luar negeri bagi mahasiswa Kabupaten Halmahera Tengah harus segera diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab nyata, bukan sekadar janji kosong.
Memasuki momentum May Day, situasi dipastikan meledak. Front Fakawele tidak lagi berbicara dalam nada diplomatis. Peringatan keras dilontarkan tanpa basa-basi
Baca Juga:
“Besok kami pastikan tidak ada logistik yang bisa masuk ke perusahaan. Kami akan boikot total.”
Ancaman ini bukan gertakan. Ini akumulasi kemarahan yang selama ini diabaikan.
Gelombang kecaman juga datang dari Ketua Karang Taruna Waibulen, Hasan Safrudin. Ia menyebut persoalan ini sebagai bentuk kelalaian serius yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Baca Juga:
“Ini bukan hal sepele. Dampaknya nyata. Jangan lagi bersembunyi di balik klarifikasi yang kosong. Masyarakat butuh tindakan, bukan alasan,” tegasnya.
Kini bola panas ada di tangan perusahaan dan pengelola CSAR. Pilihannya jelas: duduk bersama secara terbuka dan jujur, atau bersiap menghadapi eskalasi aksi yang jauh lebih besar. Jika tetap abai, maka yang akan terjadi bukan lagi sekadar protes melainkan perlawanan terbuka dari masyarakat yang merasa haknya diinjak di tanahnya sendiri.(Red)
Baca Juga:
