Weda, Talentanews.com – Gelombang protes masyarakat lingkar tambang kembali menguat menjelang peringatan May Day. Front Fakawele menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai meski sebagian tuntutan telah direspons oleh pihak perusahaan.
Dari sejumlah tuntutan yang diajukan kepada PT IWIP, baru dua poin yang terealisasi, yakni pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk penyediaan air bersih serta upaya penanganan debu. Sementara tiga tuntutan krusial lainnya hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Ketua Front Fakawele, Simon Burnama, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan, khususnya poin terkait akomodasi yang dinilai kerap disalahartikan.
Baca Juga:
Ia meluruskan bahwa yang dipersoalkan bukanlah fasilitas mes karyawan yang menjadi hak pekerja, melainkan akomodasi komersial milik perusahaan seperti Tjeju dan fasilitas sejenis yang dijalankan sebagai bisnis.
“Akomodasi itu berbeda dengan mes. Mes adalah hak karyawan sesuai perjanjian kerja dan umumnya tidak berbayar. Sementara akomodasi komersial ini justru mematikan usaha kos-kosan milik masyarakat lokal,” tegasnya.
Selain persoalan akomodasi, dua tuntutan lain yang belum dipenuhi adalah pergantian seng rumah warga yang rusak akibat aktivitas industri yang sebelumnya telah disepakati bersama Wakil Bupati Halmahera Tengah serta transparansi program CSAR.
Baca Juga:
Front Fakawele menuntut agar masyarakat lingkar tambang, khususnya wilayah Ring 1 dan Ring 2, dilibatkan secara langsung dalam penyusunan program CSAR tahunan. Mereka juga mendesak pembentukan yayasan pengelola CSAR yang dikelola secara kolektif oleh putra daerah.
Tak hanya itu, mereka turut mendorong adanya program beasiswa luar negeri bagi mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.
Memasuki momentum Hari Buruh Internasional, situasi diprediksi akan semakin memanas. Front Fakawele bahkan mengeluarkan ancaman tegas jika tuntutan tidak segera direspons.
Baca Juga:
“Besok kami pastikan tidak ada logistik yang bisa masuk ke perusahaan. Kami akan boikot total,” ujar Simon.Kamis (30/4/2026)
Meski komunikasi telah dilakukan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, Front Fakawele menilai persoalan tidak akan selesai tanpa keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan tensi yang terus meningkat, tekanan kini berada di tangan perusahaan dan pengelola CSAR: membuka ruang dialog bersama masyarakat atau menghadapi eskalasi aksi yang lebih besar.(Red)
Baca Juga:
