” Kabid Dikdas tegaskan kewenangan ada di tangan Sekda, publik desak transparansi atas mandeknya anggaran”
WEDA, Talentanews.com- Polemik 14 program kerja pendidikan tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) terus menuai tanda tanya. Pasalnya, pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Bahri Sudirman dan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan justru memunculkan kejanggalan baru soal siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas program tersebut.
Akademisi Universitas Khairun, Dr. Muamil Sunan, menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan kabur. Ia menegaskan, jika benar program pendidikan dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Sekda, maka publik berhak tahu mengapa anggaran dengan nilai miliaran rupiah itu tak berjalan sebagaimana mestinya.
Baca Juga:
“Pernyataan Kabid yang menunjuk Sekda sebagai pihak berwenang justru semakin menguatkan dugaan bahwa 14 program pendidikan itu adalah tanggung jawab Sekda. Ini harus dijelaskan secara gamblang, jangan dibiarkan seolah-olah bukan urusan siapa-siapa,” tegas Muamil.Minggu (31/8/2025)
Ia juga menyoroti pernyataan Sekda yang tidak merinci kegiatan mana yang sudah berjalan dan mana yang sama sekali belum terealisasi. Menurutnya, sikap tersebut justru memperkeruh opini publik.
“Kalau memang ada yang berjalan, sebutkan jelas. Kalau ada yang gagal, katakan apa penyebabnya. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas,” tambahnya.
Baca Juga:
Muamil mengingatkan, pendidikan adalah sektor vital yang menyangkut masa depan generasi muda Halteng. Karena itu, siapapun yang diberi kewenangan, baik Dikbud maupun Sekda, harus bertanggung jawab penuh atas mandeknya program-program tersebut.
“Jangan ada saling lempar tanggung jawab. Masyarakat tidak butuh alasan, mereka butuh kepastian bahwa pendidikan anak-anak Halteng tidak dikorbankan oleh tarik ulur kewenangan,” pungkasnya.
Pewarta:Faisal Didi
Baca Juga:
Editor:Redaksi
