Weda, TalentaNews.com – Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Kabupaten Halmahera Tengah mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian spesifikasi dan potensi penggelembungan anggaran (mark-up) pada proyek Pembangunan Jalan Ruas Trans Waleh–Simpang Yeke. Proyek di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 42.084.818.000.

Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandi Rizky, menyatakan temuan tersebut merupakan hasil advokasi dan investigasi langsung di lapangan. Proyek dengan Nomor Kontrak HK.02.01/Bpjn.7.2/2025/IJD/PKT-01 ini bersumber dari APBN 2025–2026 dengan masa pelaksanaan 357 hari kalender terhitung sejak 15 Desember 2025.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Lasisco Haltim Raya dan diawasi oleh konsultan supervisi PT. Manggalakarya Bangun Sarana KSO CV. Techno Consultans.

Berdasarkan pemantauan di lokasi proyek, Fandi menilai kondisi fisik jalan belum mencerminkan standar konstruksi yang memadai.

“Berdasarkan pengamatan langsung atas kondisi fisik jalan di lapangan, permukaan jalan masih berupa hamparan agregat kasar, bergelombang, mengalami segregasi material (batu lepas), dan tidak rata. Selain itu, saluran tepi jalan hanya berupa galian tanah biasa tanpa pasangan batu atau beton,” ungkapnya

Fandi kepada awak media.
Fandi memaparkan perhitungan simulasi kasar terkait kebutuhan material untuk total panjang penanganan 5,6 kilometer yang terbagi menjadi Segmen 1 sepanjang 3 kilometer dan Segmen 2 sepanjang 2,6 kilometer.

“Jika kita simulasikan dengan total panjang penanganan 5,6 kilometer serta asumsi kebutuhan material 616 ton per kilometer, total kebutuhan material adalah 3.449,6 ton. Jika dikalikan harga satuan simulasi Rp 4.000.000 per ton, estimasi biaya material hanya mencapai Rp 13.798.400.000,” jelas Fandi.

Dari perhitungan tersebut, terdapat selisih anggaran sebesar Rp 28.286.418.000 dibandingkan dengan total nilai kontrak Rp 42,08 miliar. Fandi menegaskan selisih tersebut patut diaudit kewajarannya untuk memastikan apakah terdapat item pekerjaan lain, seperti jembatan atau talud, yang belum dikerjakan atau dikurangi volumenya.

Fandi mengingatkan bahwa apabila audit teknis membuktikan adanya pengurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau rekayasa harga satuan, maka pihak-pihak terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, dan konsultan pengawas dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Pihak-pihak terkait berpotensi melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1) huruf a, serta Pasal 9 dalam UU Tipikor,” bebernya.

Dalam keterangan persnya, Fandi juga menyesalkan sikap Yusep Lingga, S.T., M.T., selaku PPK 2.2 BPJN Maluku Utara yang dinilai tidak memberikan jawaban jelas saat dikonfirmasi awak media beberapa hari lalu.

“Sikap PPK ini jelas bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengingat proyek ini menggunakan dana publik (APBN), PPK wajib memberikan informasi kepada awak media,” ujar Fandi.

Mengingat kontrak pekerjaan akan berakhir sekitar Desember 2026, DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah berencana mengambil langkah pengawasan resmi sebelum dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO). Yaitu, Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP segera melakukan audit investigatif, Melaporkan resmi temuan investigasi kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK), serta Menyampaikan laporan langsung kepada Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pekerjaan Umum RI, Moch Ikbal Tamher, S.T., M.T., yang juga merupakan putra daerah Maluku–Maluku Utara agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya menghubungi PPK 2.2 BPJN Maluku Utara guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi terkait pernyataan Ketua DPD LPP Tipikor Halmahera Tengah tersebut.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *