” Ketidakpastian RAKB Disebut Memicu Krisis Ekonomi di Lingkar Tambang, Organda Nyatakan Dukungan Penuh Aksi 21 Juli”
Weda,TalentaNews.com – Ketua Organda Weda Tengah, Rusli Koli, menyatakan dukungan penuh terhadap aksi unjuk rasa yang akan digelar **PUK SP KEP SPSI Kabupaten Halmahera Tengah pada Selasa, 21 Juli 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk solidaritas terhadap ribuan pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kawasan industri PT Weda Bay Nickel (WBN)
Rusli menegaskan, rencana PHK massal bukan hanya menghantam para pekerja, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi roda perekonomian masyarakat di wilayah lingkar tambang. Menurutnya, kebijakan yang lahir akibat ketidakpastian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RAKB) telah menciptakan efek domino yang dirasakan seluruh pelaku usaha lokal, termasuk sektor transportasi.
Baca Juga:
“Kami keluarga besar Organda Weda Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang akan dilakukan SPSI. Kami prihatin dengan kondisi ini karena PHK massal bukan hanya memukul para karyawan, tetapi juga membunuh sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan,” tegas Rusli, Sabtu (18/7/2026).
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang dinilai belum mampu memberikan kepastian terhadap persoalan RAKB sehingga berdampak langsung pada keberlangsungan operasional perusahaan dan nasib ribuan pekerja.
Menurut Rusli, ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak berhenti di lingkungan perusahaan. Sopir angkutan umum, pedagang, pelaku UMKM hingga masyarakat kecil di sekitar kawasan tambang ikut kehilangan pendapatan karena aktivitas ekonomi ikut melemah.
Baca Juga:
“Kalau PHK massal benar-benar terjadi, bukan hanya karyawan yang menjadi korban. Kami para sopir angkutan umum juga akan kehilangan penumpang dan penghasilan. Dampaknya sangat luas terhadap ekonomi masyarakat lingkar tambang,” katanya.
Mewakili masyarakat lingkar tambang, Rusli meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ketidakpastian RAKB agar aktivitas pertambangan kembali berjalan normal dan ancaman PHK massal dapat dihindari.
“Ini bukan lagi persoalan perusahaan semata, tetapi sudah menjadi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Halmahera Tengah. Karena itu, kami akan terlibat langsung dalam aksi bersama keluarga besar FSP KEP SPSI sebagai bentuk perjuangan menyelamatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Fai-red)
Baca Juga:
