Weda, TalentaNews.com – Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menilai besarnya anggaran daerah tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan. Dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, NasDem meminta pemerintah daerah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi NasDem dalam pendapat akhir pada Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.
NasDem menilai ukuran keberhasilan APBD tidak semestinya berhenti pada besarnya pagu maupun tingkat serapan. Anggaran harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Fraksi NasDem juga menyoroti waktu pelaksanaan APBD-P 2026 yang semakin terbatas. Pemerintah daerah diminta segera menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun.
“Pemda wajib mendorong seluruh OPD bekerja secara maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan permintaan di akhir tahun, serta mengurangi luncuran kegiatan yang dapat membebani APBD di tahun berikutnya,” tegas Fraksi NasDem dalam pendapat akhirnya.
Namun, NasDem mengingatkan percepatan serapan tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk mengabaikan akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:
PAD Jangan Membebani Masyarakat
Selain belanja daerah, Fraksi NasDem menyoroti kapasitas Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah didesak memperkuat basis data perpajakan dan retribusi untuk memperluas sekaligus meningkatkan kualitas penerimaan daerah.
Optimalisasi PAD, menurut NasDem, harus dilakukan secara terukur. Pemerintah diminta tidak menjadikan target peningkatan penerimaan sebagai alasan menaikkan beban masyarakat atau menciptakan tekanan terhadap dunia usaha.
Baca Juga:
“Optimalisasi penerimaan daerah tetap harus memperhatikan batas kemampuan masyarakat serta iklim investasi dunia usaha, sehingga tidak membebani perekonomian masyarakat dan harus memberi dampak pertumbuhan secara nyata,” demikian penegasan Fraksi NasDem.
NasDem menempatkan penerimaan daerah bukan sekadar persoalan mengejar angka. Kebijakan pendapatan, menurut fraksi tersebut, harus tetap memperhitungkan daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Infrastruktur Tak Cukup Dibangun
Baca Juga:
Fraksi NasDem juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah di Halmahera Tengah.
Pemerintah daerah didorong memperkuat pembangunan lintas sektor karena konektivitas dinilai penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan mengembangkan potensi daerah. Tetapi pembangunan fisik dinilai tidak cukup.
Pemerintah juga diminta memperkuat kapasitas pelaku usaha, membuka akses permodalan dan pasar, serta membangun ekosistem usaha yang kondusif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek atau peningkatan produksi, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Baca Juga:
Fraksi NasDem menilai pembangunan harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan sekadar mengejar angka produksi dan realisasi proyek.
Cuaca Ekstrem Jadi Perhatian
Persoalan cuaca ekstrem dan kemarau berkepanjangan turut masuk dalam catatan Fraksi NasDem. Pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi bencana dan melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi masyarakat di seluruh desa dan kecamatan.
Baca Juga:
Menurut NasDem, mitigasi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif. Pemerintah daerah juga perlu memastikan dukungan anggaran agar dampak cuaca ekstrem dapat ditangani secara efektif.
Fraksi NasDem menyebut DPRD Halmahera Tengah melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait telah menyampaikan sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil rapat bersama mitra OPD.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga:
APBD Diminta Tak Kehilangan Fungsi Publik
Di penghujung pendapat akhirnya, Fraksi NasDem kembali menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen berisi angka pendapatan dan belanja pemerintah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang menentukan ke mana sumber daya publik diarahkan dan siapa yang menerima manfaatnya.
“APBD adalah instrumen politik anggaran yang harus menghadirkan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat Halmahera Tengah,” tegas Fraksi NasDem.
Baca Juga:
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai serapan anggaran, PAD, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi cuaca ekstrem, Fraksi NasDem pada akhirnya menyatakan menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2026. (*)
