WEDA, Talentanews.com – Proyek normalisasi Kali SP2A Blok G di Jalan Makam, Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, menjadi sorotan tajam publik dan aparat penegak hukum (APH).
Proyek yang menelan anggaran Rp950 juta dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu diduga kuat bermasalah. Indikasi penyalahgunaan anggaran mencuat seiring temuan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil tender, CV Gemilang Halmahera ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp949.991.345 menggunakan skema harga satuan. Namun, informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebut adanya ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan nilai pembayaran yang telah dicairkan.
Baca Juga:
APH kini mulai bergerak. Sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan guna menelusuri aliran anggaran proyek tersebut. Fokus penyelidikan mengarah pada dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan pembayaran termin, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Pemeriksaan ini dinilai krusial. Pasalnya, proyek normalisasi sungai yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir bagi masyarakat, justru diduga dijadikan celah praktik korupsi.
Di sisi lain, proyek ini memiliki rekam digital yang lengkap, mulai dari dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga laporan progres pekerjaan tahun 2024. Data tersebut menjadi pintu masuk bagi APH untuk menguji kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran, sekaligus menilai apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis.
Baca Juga:
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publik menuntut APH bertindak cepat, tegas, dan terbuka dalam mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek masih belum terungkap. Sementara itu, pihak APH juga belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi
Baca Juga:
