WEDA, Talentanews.com.- Realisasi anggaran pendidikan nonformal di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, menunjukkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program. Dari total alokasi sebesar Rp974 juta untuk tiga kegiatan strategis, hanya Rp575,7 juta yang berhasil diserap. Artinya, sekitar Rp398,3 juta atau 40,9 persen dana publik tidak dimanfaatkan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan kesetaraan dan kursus-dua sektor penting yang menyasar kelompok rentan seperti warga putus sekolah serta peserta program Kejar Paket A, B, dan C.
Namun, berdasarkan data realisasi yang diperoleh Talentanews.com, dua dari tiga kegiatan utama justru menunjukkan serapan anggaran yang sangat rendah.
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Belajar Paket A, B, dan C hanya menyerap Rp149 juta dari total pagu Rp315 juta, dengan tingkat serapan sebesar 47,30 persen. Sementara itu, Pembinaan Lembaga Pendidikan Nonformal bahkan lebih rendah, hanya terealisasi sebesar Rp136,7 juta dari anggaran Rp357 juta, atau sekitar 38,27 persen.
Ironisnya, kegiatan Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mencatatkan realisasi nyaris sempurna, yakni Rp290 juta dari total anggaran Rp302 juta atau 95,85 persen.
Minimnya serapan dalam dua kegiatan yang langsung menyasar kelompok belajar rentan menimbulkan pertanyaan serius. Mengapa justru program untuk masyarakat yang paling membutuhkan tidak berjalan optimal? Di saat ribuan warga belajar di desa-desa terpencil masih berjuang mendapatkan akses pendidikan yang layak, ratusan juta dana negara justru mengendap tanpa arah pemanfaatan yang jelas.
Sarif Kasim, salah satu warga, menilai bahwa kegagalan ini mencerminkan lemahnya kinerja Dinas Pendidikan Halteng dalam menyusun program berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia juga mencurigai adanya kecenderungan distribusi anggaran difokuskan pada kegiatan tertentu yang dianggap “aman” untuk diserap,tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok sasaran.
“Ini bentuk kecerobohan dan bisa menimbulkan baris-baris korupsi. Apalagi visi misi pendidikan gratis dan merata yang selama ini digembar-gemborkan bisa jadi hanya slogan singkat tanpa makna bagi anak negeri,” ujarnya.Sabtu (12/7/2025).
Dalam kontes Halteng. Bupati Ikram M Sangadji telah memaparkan lima program prioritas pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga miskin dan meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik.Namun semua itu sirna tak sesuai harapan dan fakta,banyak anggaran di sektor pendidikan mala menjadi tameng untuk meraut keuntungan semata,dan tipikal ini merusak pendidikan dan generasi emas anak-anak Halmahera Tengah.pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Halmahera Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait rendahnya serapan anggaran tersebut. Tim Talentanews.com akan terus menelusuri lebih lanjut siapa saja pihak pelaksana kegiatan, apakah terdapat indikasi pembiaran sistemik, serta potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendidikan Nonformal Halteng:
Fasilitasi Kelompok Belajar Paket A, B, dan C
– Kode Rekening: 1.01.1.01.2.10.02.5.2.2.15.01
– Pagu: Rp315.000.000
– Realisasi: Rp149.000.000
– Serapan: 47,30%
Pembinaan Lembaga Pendidikan Nonformal
– Kode Rekening: 1.01.1.01.2.10.02.5.2.2.15.02
– Pagu: Rp357.000.000
– Realisasi: Rp136.700.000
– Serapan: 38,27%
Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
– Kode Rekening: 1.01.1.01.2.10.02.5.2.2.15.03
– Pagu: Rp302.000.000
– Realisasi: Rp290.000.000
– Serapan: 95,85%
Total Anggaran: Rp974.000.000
Total Realisasi: Rp575.700.000
Anggaran Tak Terserap: ±Rp398.300.000
Tingkat Serapan Rata-Rata: ±59,11%. (Fy/red)
