WEDA,Talentanews.com – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali melayangkan protes keras atas hasil seleksi yang dinilai sarat kejanggalan. Dari tenaga kesehatan, pendidikan hingga teknis, para honorer menuding Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Halteng sengaja memainkan daftar kelulusan.
Mereka mengungkapkan, sejumlah nama honorer yang telah diusulkan oleh dinas terkait dan tercatat resmi dalam database BKN justru digugurkan. Sebaliknya, ada honorer baru bahkan yang tidak tercatat sama sekali malah dinyatakan lolos.
Salah satunya dialami Hartina Dahlan, tenaga honorer Disperindagkop yang sudah mengabdi sejak 2018 dengan honor Rp600 ribu per bulan. Ia menegaskan kecewa lantaran tiba-tiba dicoret dengan alasan tidak aktif bekerja.
Baca Juga:
“Sejak 2018 saya tetap aktif berkantor hingga sekarang, tapi tiba-tiba dinyatakan tidak aktif. Ironisnya, justru ada yang baru masuk honor bahkan statusnya tidak jelas malah bisa lolos seleksi,” tegas Hartina.
Kekecewaan serupa disampaikan Fitria, honorer yang juga mengabdi sejak 2018. Ia menerima alasan identik dari BKPSDM: tidak aktif bekerja. Padahal, ia menegaskan, hingga kini tetap melaksanakan tugas di kantornya.
Menanggapi tudingan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Halteng, Arman Alting, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa proses pengusulan nama PPPK sudah melalui kajian panjang, tanpa ada intervensi data dari luar.
Baca Juga:
“Nama yang diusulkan sudah melalui kajian cukup panjang dan tidak mengambil data dari luar,” jelas Arman.Kamis (18/9/2025).
Ia menyebutkan, dari total 760 nama dalam database PPPK Paruh Waktu, sebanyak 645 orang dinyatakan lulus, sementara sisanya 160 orang belum tertampung.
“Perlu kami sampaikan bahwa pengusulan PPPK Paruh Waktu masih berproses. Besok (Jumat), seluruh BKPSDM se-Indonesia diundang Menpan-RB di Jakarta untuk Coaching Clinic sekaligus pembagian SK terkait kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Jakarta,” terang Arman.
Baca Juga:
Menurutnya, masih terbuka peluang penambahan kuota. “Mudah-mudahan ada tambahan kuota. Prinsipnya, pengusulan dikembalikan ke daerah, dan kami tetap perjuangkan,” tandasnya.
Pewarta: Faisal Didi
Baca Juga:
