Weda, Talentanews.com- Akademisi Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Tidore, Maluku Utara, Indra Abidin melihat 14 program pendidikan di Dinas Pendidikan Halmahera Tengah (Halteng) yang mandek memiliki dampak terstruktur.
Pasalnya program-program tersebut, diantaranya renovasi sarana SD (Rp97,8 juta); renovasi laboratorium SMP (Rp200 juta); renovasi rumah dinas guru SMP (Rp145,3 juta); pengadaan perlengkapan belajar SMP (Rp225 juta); dan pengadaan perlengkapan PAUD dan kesetaraan (Rp49,1 juta) mengendap.
Hal ini dilihat dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hingga triwulan II 2024.
Baca Juga:
Kata Indra, setiap program pendidikan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dampaknya harus diperhatikan, antara lain, kualitas pembelajaran yang perlu dikaitkan dengan renovasi laboratorium dan pengadaan perlengkapan belajar.
Tambah pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Unibrah, kehati-hatian pemerintah daerah pengelolaan anggaran adalah urusan fundamental agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperlebar kesenjangan pendidikan.
“Pendidikan itu diskusinya luas, tetapi perencanaan anggaran pendidikan yang efektif sampai pelaksanaan dan evaluasi itu bersifat langsung kepada kualitas pembelajaran,” ucap Indra, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
Senada dengan hal itu, Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan kabur. Ia menegaskan, jika benar program pendidikan dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Sekda, maka publik berhak tahu mengapa anggaran dengan nilai miliaran rupiah itu tak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pernyataan Kabid yang menunjuk Sekda sebagai pihak berwenang justru semakin menguatkan dugaan bahwa 14 program pendidikan itu adalah tanggung jawab Sekda. Ini harus dijelaskan secara gamblang, jangan dibiarkan seolah-olah bukan urusan siapa-siapa,” tegas Muamil.Minggu (31/8/2025)
Pewarta: Faisal Didi
Baca Juga:
Editor: Redaksi
