” Dana miliaran mengendap, publik pertanyakan komitmen Halteng membangun SDM ”
WEDA, Talentanews.com- Mandeknya 14 program pendidikan bernilai miliaran rupiah di Halmahera Tengah menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Alih-alih menopang sekolah dan siswa, anggaran itu justru dibiarkan mengendap hingga memicu desakan pencopotan pejabat dinas dan pemeriksaan hukum.
Ketua LPP Tipikor Halmahera Tengah, Fandy Riski Ashary, menilai program dengan anggaran fantastis itu seharusnya menopang kebutuhan sekolah, namun justru dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.
Baca Juga:
“Kalau memang benar 14 program itu mandek, tentu akan berdampak besar terhadap pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan di Halmahera Tengah,” tegas Fandy,Minggu (31/8/2025).
Ia menilai, keterlambatan ini mencerminkan lemahnya pengelolaan di internal Dinas Pendidikan. Menurutnya, Plt Kadis Pendidikan Halteng harus berani melakukan evaluasi serius terhadap oknum kepala bidang yang diduga sengaja menghambat perencanaan dan penganggaran.
“Kadis wajib mengevaluasi kinerja oknum Kabid dalam pengelolaan anggaran dan program. Kalau memang terbukti lalai, jangan ragu untuk dicopot,” ujarnya.
Baca Juga:
Fandy juga mendesak Bupati Halmahera Tengah. Ikram M Sangadji, agar turun tangan mengambil langkah tegas. “Kalau benar terbukti, copot dari jabatannya. Jangan hanya jadi sorotan publik tanpa ada tindakan nyata,” tandasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sanksi sesuai ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tak berhenti di situ, Fandy meminta aparat penegak hukum, khususnya Unit Tipikor Polres Halmahera Tengah, segera memanggil dan memeriksa Kabid Pendidikan Dasar terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Baca Juga:
” Kami minta aparat penegak hukum, segara memanggil dan memeriksa Kabid pendidikan Dasar terkait dugaan tidak pidana korupsi ini ” pungkas Fandi
Pewarta:Faisal Didi
Editor:Redaksi
Baca Juga:
