Weda,Talentanews.com – Polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Halmahera Tengah kembali mencuat setelah temuan kerugian perusahaan daerah terungkap dalam laporan resmi audit.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, Perusahaan Daerah Fagogoru Maju Bersama (PD FMB) tercatat mengalami kerugian sebesar Rp1,32 miliar pada tahun 2023 dan kembali merugi Rp2,19 miliar pada tahun 2024. Total kerugian selama dua tahun berturut-turut itu mencapai Rp3,51 miliar.
Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua DPRD Halmahera Tengah, Sakir Ahmad, menyatakan penggunaan anggaran hibah untuk kepentingan perusahaan daerah tidak menjadi persoalan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
“Kalau menurut saya, Perusda menggunakan anggaran hibah tidak ada masalah, sepanjang untuk kepentingan perusahaan dan tidak melanggar aturan yang berlaku,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Sakir menjelaskan, apabila anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji direksi dan pegawai, kebutuhan operasional kantor, serta perjalanan dinas, maka hal itu dinilai sebagai penggunaan yang wajar dalam mendukung aktivitas perusahaan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada periode 2022–2023, Perusda cukup intens melakukan pendekatan dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) serta sejumlah perusahaan di Jakarta guna membuka peluang kerja sama usaha demi meningkatkan pendapatan daerah.
Baca Juga:
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kerja sama yang direncanakan disebut membutuhkan penyertaan modal dalam jumlah besar, sementara kemampuan keuangan daerah saat itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut.
Menurut Sakir, langkah-langkah yang ditempuh manajemen Perusda merupakan bagian dari ikhtiar mencari peluang usaha yang potensial dan membuka ruang kerja sama di masa mendatang.
Meski demikian, publik kini menyoroti efektivitas pengelolaan BUMD tersebut. Kerugian beruntun selama dua tahun terakhir dinilai menjadi catatan serius dalam tata kelola keuangan daerah dan memunculkan pertanyaan terkait strategi bisnis serta pengawasan perusahaan milik daerah itu ke depan.(*)
Baca Juga:
