WEDA, Talentanews.com – PT Karya Wijaya (KW) yang beraktivitas di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara membantah atas ditudingan tidak memiliki izin lengkap.
Humas PT Karya Wijaya, Arifin, dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/9/2025) mengatakan, kabar yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Baca Juga:
“Pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses administrasi perizinan dan kewajiban telah dipenuhi sesuai aturan pemerintah,”tegasnya
Ia menegaskan, dokumen IPPKH sebagai dasar legalitas penggunaan kawasan hutan dalam kegiatan operasional nikel sudah dimiliki perusahaan dan sah secara hukum.
Selain itu, PT Karya Wijaya juga memastikan penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dana tersebut ditempatkan untuk kepentingan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Baca Juga:
Mekanisme ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827k Tahun 2018.
“Jadi apa yang dituduhkan itu tidak benar. Yang pasti semua urusan administrasi sudah dituntaskan pihak perusahaan,” ujar Arifin.
Lebih lanjut, Arifin memaparkan beberapa poin penting sebagai klarifikasi.
Baca Juga:
Pertama, kata Dia dokumen IPPKH perusahaan sudah dinyatakan lengkap dan sah.
“Kedua, pemeriksaan yang dilakukan oleh tiga tim gabungan Satgas, yakni Gakum Minerba ESDM, Kehutanan, Kejaksaan, serta Lingkungan Hidup tidak menemukan adanya pelanggaran baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, ketiga ketiga kata Arifin, PT Karya Wijaya dinilai tertib dalam proses perizinan dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.
Baca Juga:
“Keempat, jaminan reklamasi (Jamrek) perusahaan telah resmi terdaftar dan dinyatakan clear,” ungkapnya.
Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, PT Karya Wijaya menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Perusahaan juga menyatakan siap diawasi oleh lembaga berwenang demi memastikan tata kelola pertambangan yang transparan dan berkelanjutan,” tandasnya.(Tim)
Baca Juga:
