Sekda Halteng Dipojokkan, 14 Program Pendidikan Gagal: Dokumen SIPD Bongkar Klaim BS

Agustus 31, 2025 - 8:32 am - 3 min read

Oleh

Sekda Halteng Bahri Sudirman dan Kabid Dikdas Junaidi Gailea

” Kabid Dikdas Junaidi Gailea lempar bola ke Sekda selaku KPA, auditor menilai ada indikasi lemahnya akuntabilitas anggaran pendidikan”

WEDA,Talentanews.com – Sebanyak 14 program pendidikan tahun anggaran 2024 dengan pagu miliaran rupiah di Halmahera Tengah tercatat mandek total. Fakta dalam dokumen resmi SIPD membantah klaim Sekda Bahri Sudirman, yang kini terseret sorotan publik sebagai penanggung jawab anggaran

Bahri menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak sepenuhnya macet total. Menurutnya, sebagian program sudah terealisasi, sebagian lain belum rampung, bahkan ada yang tercatat dengan nilai nol di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akibat keterlambatan input data. Kondisi itu, kata dia, membuat proses permintaan anggaran tidak bisa dilakukan.

“Jadi tidak benar kalau 14 item kegiatan pendidikan dikatakan tidak jalan. Ada regulasi yang mengatur realisasi, dan kegiatan yang tertunda akan tetap diluncurkan pada tahun 2025,” ujar Bahri.

Namun, fakta berbeda justru terekam dalam dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran SIPD hingga Triwulan II 2024 yang diperoleh Talentanews.com. Sejumlah program strategis, mulai dari rehabilitasi sekolah dasar, pengadaan perlengkapan belajar SMP, fasilitas PAUD, hingga rehabilitasi rumah dinas guru, seluruhnya tercatat dengan realisasi nihil.

Sikap saling lempar tanggung jawab pun terlihat. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Halteng, Junaidi Gailea, menolak memberikan penjelasan rinci dan menyebut bahwa tanggung jawab penuh berada di tangan Sekda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Silakan konfirmasi langsung ke Sekda. Waktu itu Pak Sekda bertindak sebagai KPA,” tegas Junaidi, Kamis (28/8/2025) malam.

Meski demikian, Junaidi kemudian menambahkan bahwa program yang belum tuntas telah masuk dalam alokasi anggaran 2025 dan dijanjikan akan segera dilaksanakan.

Seorang auditor internal daerah yang mengikuti persoalan ini menilai, pernyataan tersebut tidak serta-merta bisa membebaskan tanggung jawab Sekda.

“Posisi Sekda sebagai KPA membuat tanggung jawab tidak bisa dialihkan. Ketika anggaran tidak dijalankan, itu bukan sekadar soal teknis. Ada indikasi lemahnya keseriusan, bahkan berpotensi melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas publik,” tandasnya.

Daftar Program Pendidikan Nihil Realisasi 2024

Berdasarkan data resmi SIPD, berikut rincian kegiatan dengan pagu anggaran miliaran rupiah yang tercatat nihil realisasi hingga semester pertama 2024: