SOFIFI,TALENTANews.com. Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara berlangsung penuh tekanan terhadap Gubernur Sherly Tjoanda. Dalam rapat yang digelar di Sofifi itu, sejumlah anggota legislatif mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, terutama penyerapan anggaran yang masih sangat rendah dan pembayaran utang-utang daerah.Senin (28/7/2025)
Anggota DPRD Maluku Utara dari Fraksi Hanura, Sukri Ali, menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 32 persen berdasarkan data terakhir. Ia mengingatkan bahwa hal ini berpotensi menghambat progres pembangunan fisik di sisa waktu empat bulan ke depan.
“Gubernur harus ingat bahwa belanja daerah sangat berpengaruh pada belanja pemerintah. Jika belanja pemerintah tersendat, maka masyarakat yang akan terkena dampaknya. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Sukri.
Sukri juga meminta agar Pemprov Maluku Utara segera melunasi berbagai utang, mulai dari kewajiban kepada pihak ketiga, proyek multi years, hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah menjelang tahun anggaran 2026.
“Agar di tahun 2026 kita tidak lagi terbebani utang, dan APBD bisa lebih sehat. Meski APBD tahun ini tidak bisa mengakomodasi semua, paling tidak sebagian kewajiban sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.
Desakan serupa juga disampaikan oleh Farida Djama dari Fraksi Golkar. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari gubernur terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga serta percepatan serapan anggaran yang masih jauh dari target.
“Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi masalah baru bagi daerah. Pemerintah tidak bisa terus menunda-nunda,” tegas Farida.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Muhajirin Bailusy turut menggarisbawahi bahwa lambatnya penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, khususnya yang menggantungkan hidup pada belanja pemerintah melalui proyek-proyek fisik.
“Masyarakat Maluku Utara masih bergantung pada belanja pemerintah, khususnya untuk kegiatan pembangunan fisik. Maka kami minta ini terus didorong agar OPD bekerja lebih cepat,” pungkas Muhajirin.
Dengan desakan dari berbagai fraksi ini, DPRD berharap Gubernur Sherly Tjoanda dapat segera merespons dengan tindakan nyata guna menghindari stagnasi pembangunan di provinsi Maluku Utara.(Red)
