Weda,Talentanews.com.- Anggota DPRD Halmahera Tengah, Devi Dodi Diantoro, angkat bicara terkait dampak proyek normalisasi kali yang dilaksanakan di Desa Sumber Sari. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang kini tidak lagi dapat melakukan aktivitas bertani akibat pekerjaan tersebut.
“Normalisasi memang sudah selesai, tetapi kenyataannya masyarakat di Weda Selatan justru tidak mendapatkan hasil yang positif. Lahan mereka kini tidak bisa lagi ditanami karena dampak langsung dari proyek tersebut,” ujar Devi, Kamis (8/5/2025). kemarin.
Devi juga menuturkan bahwa persoalan ini sudah dilaporkan secara resmi ke Dinas terkait. Namun, hingga saat ini, belum ada respons atau tindakan konkret dari pihak pemerintah daerah.
Baca Juga:
“Kemarin sudah kami sampaikan laporan ke dinas, dan sampai sekarang belum ada jawaban. Kami juga bingung harus bagaimana, padahal anggaran kegiatan ini dikerjakan tahun 2024 dan telah dibahas dalam LKPJ,” tambahnya.
Proyek normalisasi kali tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Limau Dolik Dauri dengan nilai pagu sebesar Rp 941.000.000,00. Proyek tersebut tercatat dalam kontrak bernomor 600/65/SPP/NOR-SDA/APBD/DPUPR/HG/IX/2024.
Devi menekankan pentingnya evaluasi dan turun langsung dari pihak pemerintah untuk meninjau ulang dampak proyek tersebut. Ia berharap ada solusi nyata agar masyarakat dapat kembali mengelola lahan pertanian mereka dan memulihkan penghidupan yang terganggu akibat proyek itu.
Baca Juga:
Sebelumnya Proyek normalisasi kali yang baru saja rampung di Desa Sumber Sari, Weda Selatan, menimbulkan dampak serius bagi warga sekitar. Alih-alih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pekerjaan tersebut justru menyebabkan lahan pertanian warga menjadi tidak dapat difungsikan kembali untuk bertanam.
Dia juga menambahkan bahwa warga mengeluhkan hilangnya sumber air dan perubahan struktur aliran air yang sebelumnya menjadi penopang utama kegiatan bercocok tanam di wilayah tersebut. Akibatnya, hingga kini masyarakat belum bisa kembali menanam, dan kondisi ini mengancam ketahanan ekonomi mereka yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.
“ sudah sampaikan laporan ke dinas terkait, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami bingung harus bagaimana, apalagi ini sudah dibahas juga dalam LKPJ,” ujar (*)
Baca Juga:
