SOFIFI,Talentanews.com – Ppemerintah Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Malut meminta perhatian pemerintah pusat untuk menyediakan sarana dan prasarana pengawasan laut.
Pasalnya, perairan Maluku Utara perlu dilakukan pengawasan dari praktik penagkapan illegal yang sering terjadi. Selama ini pengawasn masih bergantung pada Provinsi Maluku. Hal ini di katakana kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assaf kepada media ini Kamis (6/2/20252025).
Dihadapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdullah menyampaikan, pemerintah pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang dimaksusd. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Baca Juga:
Abdullah juga berharap agar Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, dapat memperjuangkan bantuan armada dan pembangunan pangkalan yang memadai untuk Maluku Utara.
“Sesuai informasi dari KKP RI, ada rencana pembangunan pangkalan di Maluku Utara. Kehadiran pangkalan ini akan didukung dengan infrastruktur armada yang lebih besar, sehingga pengawasan terhadap illegal fishing bisa ditingkatkan secara signifikan,” pungkasnya. (*)
Baca Juga:
