TERNATE, talentanews – Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Maluku Utara meminta seluruh bendahara Organisasi Perangkat Daerah, lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, segera selesaikan laporan keuangan tahun 2023.
Hal ini ditegaskan Kepala BPKAD Maluku, Ahmad Purbaya, Rabu (6/3/2024).
Menurutnya, kami (BPKAD) sudah melakukan rapat bersama bendahara OPD lingkup Pemprov Malut di Ternate. Di mana Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan neraca laporan keuangan tahun 2023 yang tidak nyambung, dengan maksud meminta agar secepatnya diperbaiki.
Kenapa harus segera diperbaiki dan diselesaikan, nanti pada saat konsultasi keuangan akan ada hal-hal yang sulit lantaran CaLK dan neraca OPD pada laporan keuangan tak nyambung.
“Karen ini juga mau dilakukan periksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2024 berjalan,”jelasnya.
Selain itu juga, dalam rapat pihaknya menjelaskan sejumlah bendahara OPD terkait dengan pembayaran tunggakan TPP.
Dimana, pembayaran ini masih menunggu kebijakan dari Mendagri, saya sudah konsultasi dengan Sekprov untuk meminta pihaknya menyurat ke Kemendagri untuk ijin mendahului pembayaran TPP.
Sambil menunggu keputusan dari Mendagri, pihaknya telah memerintahkan agar para bendahara segera memasukkan dokumen perlengkapan pembayaran TPP seperti SKP dan daftar hadir.
Alumni Lemhannas ini menambahkan, hari ini. Kami (BPKAD) akan melakukan rapat bersama Sekprov dan Plt Gubernur dan ketika jika ada kebijakan untuk membayar, dokumen semua bendahara itu sudah siap dan tinggal membuat SPP dan SPM.
“Jadi siapkan semua dokumen Pembayaran TPP secapatnya. Jangan sampai ada balasan dari Kemendagri untuk menyetujui kebijakan dari pimpinan daerah untuk mendahului pembayaran TPP, dokumen tidak lengkap akan menghambat proses pencarian TPP, ” tandasnya. (tn/red)
